Efisiensi Jangan Sampai Ganggu Layanan Publik

MALANG POST – Kota Batu akan memaksimalkan potensi yang ada, untuk menuju kemandirian fiskal daerah. Apalagi saat ini Kota Batu menuju ke otonomi daerah yang sesungguhnya.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adhim, ketika menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (15/10/2025).

“Melihat data pajak yang cukup lengkap, ke depannya akan kami intensifikasikan. Akan mulai dikerjakan golongan mana yang masuk wajib pajak dan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

Adhim menambahkan, masih ada beberapa potensi yang perlu digali lagi. Salah satu contoh adanya ribuan villa di Kota Batu masih belum seluruhnya masuk jadi Wajib Pajak, padahal potensinya besar.

“Tentunya nanti juga akan diiringi berbagai kemudahan seperti dalam perizinan,” tegas Adhim.

Di tengah efisiensi yang saat ini digencarkan, kalangan legislatif meminta agar Pemkot Batu mengupayakan agar pelayanan publik tidak terganggu.

Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menyampaikan, di saat efisiensi seperti saat ini, pihaknya akan mengupayakan tidak sampai mengganggu pelayanan publik. Mengingat pemangkasan anggaran ada di beberapa hal yang tidak bersentuhan langsung.

“Contohnya ketika dulu ada peringatan berupa acara dilakukan secara meriah. Tapi nantinya akan diupayakan lebih sederhana dan khidmat. Termasuk dekorasi yang digunakan tidak berlebihan,” tegasnya.

Ludi menambahkan, saat ini jadi PR Kota Batu untuk menuju peningkatan kemandirian fiskal daerah, mengingat saat ini masih di angka 25 persen.

Sementara itu, dalam kacamata dosen Program Studi Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., MPA., di tengah target pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, seharusnya pemerintah pusat mendukung.

“Hanya saja, memang disayangkan melihat kebijakan dari pemerintah pusat, yang melakukan pengurangan dana transfer daerah.”

“Seharusnya pemerintah pusat memberikan ruang dan waktu, supaya pemerintah daerah siap merespon kebijakan ini,” tegasnya.

Salahudin menambahkan, perlu ada kajian kembali yang mendalam dari pemerintah pusat. Kalaupun efisiensi memang perlu dilakukan, lebih baik secara bertahap. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)