MALANG POST – Ada semangat baru di Pemkot Batu. Di tengah gempuran digitalisasi dan tuntutan layanan publik yang makin cepat, Wali Kota Batu, Nurochman, tak ingin layanan perizinan jadi penghambat investasi.
Sebaliknya, Cak Nur sapaannya justru mendorong agar proses perizinan bisa jadi pintu masuk utama untuk memperkuat iklim usaha yang sehat, ramah dan tertib hukum.
“Investasi itu butuh kepastian. Pelayanan harus cepat, jelas dan tidak berbelit. Kamibingin pelaku usaha merasa nyaman, tapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Cak Nur.
Untuk merealisasikan tujuan itu, dia telah menggelar rapat terbatas di ruang kerjanya. Rapat itu dihadiri Wakil Wali Kota, Heli Suyanto serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan perizinan.
Suasananya tidak terlalu formal. Tapi isinya serius. Ada sejumlah langkah yang dibahas untuk memperkuat sistem perizinan, baik dari sisi teknis, pelayanan, maupun tata kelola lintas sektor.
Salah satu fokus utama adalah digitalisasi layanan. Pemkot Batu ingin semua urusan bisa diakses secara online tanpa harus antre panjang atau bolak-balik membawa berkas. Namun, pelayanan tatap muka juga tidak ditinggalkan.
“Bukan hanya soal aplikasi, tapi juga soal pendekatan. Kadang pelaku usaha masih perlu ngobrol langsung, berdiskusi. Hal Itu juga penting,” imbuh Cak Nur.
INVESTASI: Wali Kota Batu, Nurochman saat menggelar rapat terbatas di ruang kerjanya, membahas persoalan investasi. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Untuk itu, dia menekankan pentingnya membangun mekanisme layanan yang ramah, cepat dan punya standar operasional (SOP) yang jelas. Harus ada SOP yang transparan, terintegrasi dan bisa dilacak setiap tahapannya.
Pemkot Batu juga akan menguatkan integrasi data spasial berbasis RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Artinya, semua proses perizinan akan merujuk pada peta dan zonasi yang resmi.
“Biar tidak asal bangun dan pembangunan tetap sesuai dengan karakter ruang dan lingkungan,” ujarnya.
Satpol PP pun tak lepas dari pembahasan. Wali Kota ingin penegakan aturan juga ditingkatkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi demi ketertiban dan kepastian hukum.
“Kita ingin semua tertib. Tapi juga mendukung. Pemerintah harus hadir membantu. Saya sendiri akan turun langsung kalau perlu. Kami siap 100 persen,” tegasnya.
Langkah ini bukan sekadar rencana. Bagi Cak Nur, ini bagian dari keseriusan membangun ekosistem usaha di Kota Batu yang makin kompetitif, tapi tetap menjaga harmoni dengan alam dan masyarakat. Apalagi, sebagai kota wisata yang juga tumbuh di sektor pertanian dan UMKM, Kota Batu memang butuh sistem yang fleksibel namun solid.
“Tujuannya satu, pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada kemajuan bersama,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
