MALANG POST – Sebanyak 3.000 pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah Jawa Timur, akan menggelar aksi demonstrasi nasional, Senin (20/5/2025) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Aksi ini digagas oleh Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) dan Presidium Frontal Jatim. Tuntutan utama kepada pemerintah, segera menghadirkan regulasi terkait transportasi online dan menghapus program Grab Hemat.
Ketua PDOI sekaligus Presidium Frontal Jatim, Puji Waluyo, menyebut, aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi, terhadap ketidakjelasan aturan yang mengatur transportasi online. Baik dalam hal tarif, sistem kerja, maupun perlindungan hak pengemudi.
“Kami menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Transportasi Online, mengatur batas atas dan bawah tarif ojol, serta memperjelas sistem kerja pengantaran barang dan makanan. Selama ini, kami merasa tidak ada keberpihakan terhadap driver,” ujar Puji.
Salah satu isu utama yang menjadi pemantik aksi adalah hadirnya layanan ‘Grab Hemat’, yang mulai diberlakukan sejak Kamis (10/4/2025) kemarin.
Menurut para driver, layanan ini justru menurunkan pendapatan secara signifikan. Lantaran menawarkan tarif murah kepada penumpang, namun tetap memberlakukan potongan besar kepada mitra pengemudi.
Penyerahan petisi penolakan program Grab Hemat oleh Ketua PDOI Jatim, Puji Waluyo ke Management Grab Malang dan menyampaikan komitmen bila masih dijalankan akan disiapkan aksi lanjutan pada 20 Mei 2025. (Foto: Istimewa)
Puji menjelaskan, dalam sistem Grab Hemat, driver hanya menerima 80 persen dari tarif hemat, yang nilainya sudah rendah sejak awal.
Selain itu, potongan Rp2.000 per orderan dan komisi 20 persen dari pihak aplikator, membuat pendapatan bersih pengemudi semakin tergerus.
“Pendapatan kami sangat menurun. Mayoritas penumpang sekarang pilih Grab Hemat karena murah. Tapi kami yang menanggung bebannya. Kalau tidak ikut Grab Hemat, order sepi. Tapi kalau ikut, kami rugi. Ini jelas sangat merugikan driver,” keluh Puji.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung bahwa janji manis dari aplikator saat awal pendaftaran, tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kondisi ini membuat para pengemudi kecewa dan semakin terdorong untuk turun ke jalan menyuarakan nasib mereka.
Aksi pada 20 Mei nanti, akan menjadi aksi besar yang tidak hanya berlangsung di Surabaya. Tapi juga direncanakan terjadi serentak di beberapa daerah di Indonesia.
Para pengemudi berharap agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi mereka dan segera menyusun kebijakan yang adil. Termasuk transparansi dalam potongan biaya, perlindungan kerja, dan standar tarif yang manusiawi. (*/Ra Indrata)
