malang-post.com

MALANG POST – Akhir pekan kemarin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal tersebut tertuang dalam rapat bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan mengenai proyek rencana pembangunan rumah bagi guru dengan target sebanyak 20.000 unit.

Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pembangunan rumah untuk guru dalam meningkatkan motivasi para guru dalam menjalankan tugas mengajar.

Selaras dengan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bahwa ia menekankan perlunya bantuan tepat sasaran agar para guru mendapatkan rumah dengan standar kelayakan huni.

“Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,” jelas Maruarar.

Sebagai langkah selanjutnya, akan disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri PKP, Mendikdasmen dan Kepala BPS.

Hal ini bertujuan agar program bantuan perumahan dapat segera direalisasikan, sehingga para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru. (M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)