MALANG POST – Sebanyak sembilan unit rumah negara selesai dibangun Pemkot Batu, di kawasan perumaha veteran, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Setelah selesai dibangun, penggunaan rumah negara itu tergantung pemerintah daerah.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyatakan, pembangunan perumahan negara telah selesai 100 persen, dengan menelan anggaran mencapai Rp9 miliar berasal dari APBD Kota Batu.
“Dari total anggaran tersebut, diperuntukkan untuk membangun sembilan unit rumah, yang penggunaannya tergantung pemerintah daerah,” tutur Pj Aries, Kamis (23/1/2025).
Pj Aries merinci, terdapat enam unit rumah negara dengan luas 7×8 meter persegi dan 3 rumah pembina berukuran 14×5 meter persegi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum.
“Pembangunan perumahan negara selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Saya berharap rumah ini dapat menjadi hunian yang nyaman dan asri, dengan fasilitas ramah lingkungan yang disediakan,” tutur Pj Aries.
CEK KONDISI: Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat melakukan pengecekan kondisi sembilan unit rumah negara yang telah selesai dibangun. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Dia menambahkan, Pemkot Batu akan terus berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur yang berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto menambahkan, setelah selesai dibangun perumahan negara tersebut masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan ke depan, jika tidak ada masalah akan dilakukan serah terima dari pihak ketiga.
“Total perumahan yang dibangun ada sembilan unit rumah. Karena rumah negara, maka nantinya penggunaannya tergantung Pemkot Batu,” tuturnya.
Bangun juga menyampaikan, proyek pembangunan perumahan tersebut, merupakan kontrak tunggal yang telah diselesaikan pada Tahun 2024 kemarin.
Sebagai informasi, rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan biasanya digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian bagi pejabat negara tertentu. Fungsi utama rumah negara adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas negara.
Pengelolaan rumah negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini mengatur segala hal mulai dari pembangunan, penggunaan, hingga alih status rumah negara. (Ananto Wibowo)
