Sejak Dipegang Airlangga, Golkar jadi Milik Jokowi.

MALANG POST – Sejak awal kader senior Partai Golkar (PG) Jatim, Yusuf Husni mempunyai firasat tidak baik dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto (AH).

Yusuf pernah mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar dengan tujuan agar merevisi pencapresan Airlangga tidak jadi maju sebagai capres atau cawapres.

Karena proses ini tidak dilakukan, Airlangga telah melanggar aturan partai. Pasalnya, dalam Munas 2019 kala itu, diputuskan bahwa Airlangga Hartarto yang notabene Ketum Golkar dipilih sebagai Capres. Namun Partai Golkar justru memilih capres lain melalui Rapimnas.

“Ini sangat jelas AH telah melanggar aturan partai. Kalau memang mau diganti, aturan Munas hanya bisa dikoreksi melalui Munas, bukan dengan Rapimnas. Dari sini saya sudah memiliki firasat tidak baik dengan kepemimpinan AH,” kata Yusuf dalam rilis yang dibaca malangpost.com, Selasa (13/8/2024).

Yusuf melihat Partai Golkar sedang dipermainkan. Ini sangat berbahaya, baik bagi Airlangga maupun bagi partai ke depannya.

“Lambang Partai Golkar dibuat dengan proses spiritual tirakatan yang dalam. Sehingga tidak bisa dibuat main-main. Ini bisa menjadi kualat,” Siapapun yang tidak melakukan bahkan ingkar perintah AD ART PG ujarnya.

Namun demikian, peringatan Yusuf Husni malah diabaikan. Para elit partai yang duduk di struktural dan tidak tahu sejarah panjang partai, malah berusaha melawannya dan menganggap Yusuf telah menentang keputusan tertinggi Munas 2019.

“Padahal yang menentang keputusan Munas ya Airlangga sendiri dan para cecunguknya. Mereka menghalalkan cara dengan merusak partai dari dalam,” terangnya.

Karena alasan itulah, Yusuf menilai nahkoda Partai Golkar perlu diganti dengan menggelar Munaslub. Apalagi Airlangga kala itu rangkap jabatan. Ya sebagai Ketum Golkar dan menteri. Tentu ini sangat menganggu demi tercapainya soliditas partai.

“Dulu sudah kita ingatkan. Yang pertama melanggar aturan partai. Kedua rangkap jabatan sebagai Ketum dan menteri. Dengan Munaslub kita desak Airlangga untuk mundur sebagai Ketum atau menteri. Sebaliknya kita malah dianggap melakukan intervensi. Dan para pelacur politik di Golkar secara bergerombolan melawan kami. Sekarang intervensi itu datangnya dari kekuasaan. Airlangga pun mundur. Mana yang dulu teriak-teriak jika ada pihak yang intervensi akan kami lawan. Apakah sekarang ada yang berani melawan kekuasaan?” Sindir Cak Ucup, sapaan Yusuf Husni.

Ditambahkan Yusuf, mundurnya AH tidak dibarengi dengan penolakan dari para kader Golkar. Padahal jelas di situ ada kekuasaan yang sedang campur tangan.

“Yang setia pada AH tidak ada. Jangankan melakukan perlawanan, membela saja tidak. Masa Ketumnya mundur semua diam. Dulu saran kami tidak didengar. Bahkan para cecunguk palsu berusaha mempengaruhi bahwa kami adalah perusak partai. Dan sekarang saat Ketum mundur, para cecunguk balik kanan meninggalkan Airlangga sendirian. Mereka berusaha tanpa malu2 cari selamat merapat kepada yang punya peluang jadi Ketum PG, dengan memutar balikkan fakta agar omongan kami tidak usah didengar karena dianggap berbahaya. Itulah peri laku pelacur politik, ” tuturnya.

Akibat dari perbuatan para pelacur politik dan para badut badut politik yang tidak layak ditonton, Yusuf menyarankan agar semua kader Partai Golkar struktural ikut bertanggung jawab dengan mundurnya Airlangga.

Karena mereka semua baik DPD 1 se-Indonesia dan Hasta Karya telah memberi dukungan palsu kepada AH untuk menjadi ketum PG.

Kalau solid betul, seharusnya mereka semua minimal melakukan rapat pleno DPP atau bahkan rapimnas untuk menolak keinginan AH mundur bila alasannya karena desakan dari istana… Wajib dilawan, apapun yang terjadi, Ini PG baru keren,” tandasnya.

Sebagai kader senior partai yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Tanah Air, Yusuf menjelaskan bahwa kader Partai Golkar seharusnya paham bahwa partai berlambang pohon beringin selama dipegang AH, di situ sudah ada campur tangan presiden. Karena AH jadi ketua umum PG bukan dari perjuanganannya.

“Artinya sejak itu PG adalah milik Jokowi. Sehingga menjadi wajar jika setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, PG hukumnya wajib mendukung dan memperjuangkan. Secara de facto PG milik Jokowi. Seluruh kader PG wajib paham hal ini,” jelasnya.

Saat ini sangat wajar jika posisi Ketum PG adalah pesuruhnya. Apapun keputusan istana maka PG wajib patuh. Bila tidak patuh, maka mandatnya dicabut. Seperti sekarang ini dipaksa mundur, karena posisinya sebagai pesuruh terpaksa patuh tanpa perlawanan

“Kader PG jangan berhalusinasi politik dan berlagak bego dengan mengatakan pihak luar jangan ikut campur urusan internal PG. Walaupun dari istana, dengan lantangnya ngomong wajib kita lawan? Buktinya mana? Semua.badut politik membisu semua dg wajahnya cengar cengir merasa tidak punya salah..sangat memalukan, Itulah realitas politik yang wajib dipahami posisi PG di era jokowi,” tandas Yusuf Husni. (Sugeng Irawan)