MALANG POST – Melihat beberapa kendala yang terjadi, dalam proses perbaikan jalan menuju Balekambang, perlu adanya duduk bareng. Antara OPD sampai DPRD, untuk mencarikan beberapa terobosan.
Kata Pakar Transportasi dan Wakil Rektor 2 ITN Malang, Dr Ir Nusa Sebayang MT, perlu duduk bersama untuk mencari solusi. Karena komunikasi itu penting. Agar pelaksanaan akses Balekambang bisa segera dilakukan.
“Sehingga ketika akses wisata sudah baik, maka akan banyak wisatawan datang. Tentu dampaknya akan sangat dirasakan baik masyarakat maupun pemerintah,” katanya saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (10/7/2024).
Nusa menambahkan, perekonomian masyarakat akan bisa meningkat. Termasuk PAD akan meningkat, jika akses jalan itu bisa diperbaiki.
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menyebut, rencana perbaikan akses ke Balekambang, nantinya akan terus dimonitoring DPRD.
Bahkan sebelum adanya keluhan masyarakat, pihaknya akan pastikan pembangunan sesuai dengan rencana. Termasuk kualitas dari hasil perbaikan, akan dipastikan sesuai dengan rencana.
“Saat ini sudah mulai masuk tahap lelang. Siapa pemenang lelangnya, ada tim sendiri yang menentukan. DPRD hanya mengawal saja. Kami juga minta proses ini transparan.”
“Kalau proses lelang selesai, maka akan masuk realisasi pembangunan,” sebutnya.
Zia menambahkan, dalam anggaran perbaikan akses Balekambang nanti, menggunakan anggaran dari pusat, yang sebelumnya sempat diajukan juga dari DPUBM Kabupaten Malang.
Proses pembangunan fisiknya, sebut Zia, beberapa OPD akan terlibat secara langsung. Seperti PU Bina Marga, dalam menjalankan perbaikan khususnya jalan.
“Termasuk juga di jalur Balekambang. Siapapun yang mau ambil lelang, masih akan menimbang keuntungannya. Mengingat kondisi fisik jalan akses ke Balekambang rusak parah,” sebutnya.
Soal pembebasan lahan juga sempat jadi kendala. Hal ini mengarah pada proses pelebaran jalan. Tapi saat ini sudah selesai dan dari Pemerintah masih lanjut berunding dengan sekitar 40 orang pemilik tanah.
“Dalam semester 1 ini, penyerapan anggaran untuk pembangunan fisik masih sangat minim. Baru mencapai 16 persen. Hal ini terjadi karena beberapa kendala. Termasuk dari Dinas Dinas PU menjalankan asas kehati-hatian,” sebutnya. (Wulan Indriyani – Ra Indrata)
