Malang Post – Aksi Pemilu Damai 2024 digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Raden Rahmat (UNIRA) Malang, dengan menggalang petisi di kampus setempat, Senin (5/2/2024).
Dalam aksinya ini BEM UNIRA Malang juga menyerukan agar seluruh mahasiswa Unira tetap bisa netral, dalam menyikapi dinamika kurang positif pada pesta demokrasi, khususnya pilpres 2024 mendatang.
“Tujuan aksi hari ini mengawal Pemilu 2024 yang damai. Karena akhir-akhir ini marak informasi hoaks, khususnya di H-10 menuju Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,” tegas Ketua BEM UNIRA Malang, Muhammad Hilmi Asidiqi, di sela menggelar aksi di Kampus UNIRA Malang, Senin (5/2/2024).
Maraknya kabar hoaks ataupun isu-isu politik nasional akhir-akhir ini, kata Hilmi, merupakan ulah para buzzer politik yang sudah bergerak.
“Maka dari itu, kegiatan hari ini untuk membawa mahasiswa Unira Malang berada di titik tengah-tengah. Tidak termakan dan terbawa informasi hoaks politik nasional. Kami di tengah, dengan harapan agar suasana saat ini tidak semakin memanas,” tandas Hilmi.
Selain itu, menurutnya banyak kampus yang ikut terseret pada paslon capres-cawapres dan tidak netral. BEM UNIRA juga menyoroti, soal pejabat yang terkesan tidak netral di pemerintahan dalam menyikapi Pilpres.
“Dilihat dari sisi pemerintahan, di undang-undang itu diperbolehkan memihak. Tapi secara etis, pejabat pemerintahan kan tidak boleh memihak seperti itu,” tandas Hilmi.
Melalui aksi BEM UNIRA ini, lanjut Hilmi, pihaknya mencoba menyoroti netralitas pejabat pemerintahan yang kini ramai diperbincangkan.
Target petisi dukungan Pemilu Damai 2024, lanjutnya, adalah dengan menggalang 500 tanda tangan dukungan petisi.
“Kita buat petisi bersama, agar netral dalam Pilpres. Dengan petisi hari ini kita coba menyejukkan pesta demokrasi di Kabupaten Malang, agar tidak ikut memanas seperti diluar daerah lain,” bebernya.
Selebihnya, ada isu-isu apapun tetap dikaji, dan bahas sedetail mungkin. Karena menurutnya banyak saat ini isu-isu yang kesannya dibuat-buat.
“Dengan petisi ini, mahasiswa Unira tidak mudah termakan isu-isu politik tersebut,” demikian Hilmi. (Choirul Amin)
