Nasib KIP Tak Jelas, 94 Mahasiswa Baru Unikama Protes

Malang Post – Merasa dibohongi pihak kampus, 94 mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), melakukan protes dengan cara menempel poster di beberapa titik di kampus.

Protes tersebut terkait ketidakjelasan calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal mereka sudah mendaftarkan diri melalui sistem dan dinyatakan diterima. Tetapi pihak kampus menilai mereka gagal memperoleh KIP.

“Kami sudah daftar lewat sistem dan dinyatakan diterima. Tapi faktanya kok tidak. Selaku mahasiswa, kami tidak tahu prosesnya seperti apa,” terang mahasiswa tanpa sebut identitas ini, saat mengadukan ke Malang Post lewat aplikasi WhatsApp, Jumat (22/12/2023).

Karena itulah, mereka melakukan protes dengan menempel poster kritikan dan protes kepada internal kampus. Lantaran mereka merasa dirugikan. Sementara kampus dinilai tidak bertanggung jawab.

Beberapa tulisan dalam poster yang ditempel di dinding itu, diantaranya: “Janji manis apalagi yang kalian janjikan. Kampus Unikama nihil bukti, semua hanya omong kosong”.

“Kami hanya meminta kejelasan nasib. Kami menilai, mahasiswa bukanlah obyek penipuan. Kami butuh tranparansi bukan manipulasi. Janji kampus harus dipegang teguh, bukan diingkari,” sebutnya merujuk kalimat dalam poster.

Rektor Unikama, Dr. Sudi Dul Aji, ketika dikonfirmasi perihal protes 94 mahasiswa baru menyebut, penetapan kuota penerimaan KIP ada dua jalur. Secara reguler jalur LL-DIKTI dan jalur aspirasi yang dibawa oleh LSM Militan Pancasila.

“(Soal penetapan kuota) kami tidak mempunyai kewenangan. Itu semua kewenangan pusat. Tapi untuk jalur reguler lewat LL-DIKTI, memang sudah terkonfirmasi. Sedang yang lewat jalur aspirasi, sebanyak 94 mahasiswa tersebut, memang belum ada konfirmasi,” jelas Rektor Unikama melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (22/12/2023).

Dijelaskan Dr. Sudi terkait jalur reguler, jumlah kuota yang diusulkan awalnya sebanyak 150 mahasiswa. Namun sembilan mahasiswa mengundurkan diri. Tersisa 141 mahasiswa.

Lalu ada skema dua, dengan meminta tambahan dari LL-DIKTI. Diberikan 45 mahasiswa lagi. Semuanya sudah clear dan beres.

“Jadi tinggal 94 mahasiswa jalur aspirasi itu yang belum jelas. Kami terus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan Jakarta (LSM Militan Pancasila). Kami akan menunggu kepastiannya hingga akhir Desember 2023, untuk tahu kejelasan atau ketetapan,” terang Sudi.

Sedangkan untuk 94 mahasiswa yang dinilai gagal tersebut, jelas Rektor, mereka diberi solusi dengan pembebasan biaya SPP semester pertama. Solusi lainnya, cukup dikenai biaya SPP persemester sebesar Rp2,4 juta.

“Kami berlakukan mulai semester dua hingga selesai kuliah. Sebenarnya sudah pernah kami sampaikan kepada mereka. Mengingat kami ini sifatnya hanyalah mengusulkan KIP. Akan tetapi, keputusan dan ketetapan itu kewenangan Jakarta,” ucapnya. (Iwan Irawan – Ra Indrata)