Oleh: Muhammad Alvyno Akbar Aria
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan transformasi diplomasi yang penting. Diplomasi digital merupakan salah satu perkembangan terbaru dalam bidang diplomasi. Penggunaan media sosial dan teknologi digital sebagai instrumen untuk memajukan kepentingan nasional, menjalin hubungan internasional, dan mempengaruhi opini publik di seluruh dunia dikenal sebagai “diplomasi digital.” Diplomasi digital memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi hambatan yang sulit.
Pada awalnya, sangat penting untuk mengakui bahwa diplomasi, sebagai alat untuk hubungan internasional, telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Globalisasi secara luas telah memungkinkan teknologi untuk dimasukkan ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk diplomasi. Dengan munculnya diplomasi digital, negara-negara kini berlomba-lomba untuk mempromosikan kebijakan luar negeri mereka, mengkomunikasikan pesan, dan menciptakan strategi diplomasi yang lebih fleksibel dan responsif dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai alat utama.
Kedua, pergeseran dari teknik konvensional ke strategi yang lebih dinamis dan inklusif dilambangkan dengan diplomasi digital. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah memberikan para diplomat dan pegawai negeri lainnya cara untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini menjadikan diplomasi digital sebagai instrumen yang berguna untuk mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu negara, dengan menggunakan bentuk narasi untuk mendukung citra positif atau, di sisi lain, meredakan ketegangan dan memfasilitasi penanganan krisis diplomatik yang lebih efektif.
Ketiga, kompleksitas hubungan internasional di era digital semakin disoroti oleh peran diplomasi digital. Teknologi memiliki dampak langsung terhadap diplomasi karena memperpendek jarak internasional dan mempercepat arus informasi. Dalam kerangka kerja ini, diplomasi digital mengambil peran penting dalam memahami dinamika geopolitik baru yang muncul dan meramalkan perubahan yang cepat dalam lingkungan global yang saling terhubung.
Keempat, terdapat hambatan signifikan yang harus diatasi oleh diplomasi digital di samping berbagai keuntungannya. Ancaman terhadap keamanan siber mencakup kekhawatiran tentang privasi, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan kerentanan keamanan siber. Oleh karena itu, di era ketidakpastian digital, diplomasi digital tidak hanya mencakup penyampaian pesan secara kreatif, tetapi juga cara-cara yang digunakan suatu negara untuk mempertahankan hubungan internasional yang stabil dan menjaga kepentingannya sendiri.
PEMBAHASAN
Bersamaan dengan komunikasi satu arah, perkembangan ini juga memperkenalkan definisi diplomasi yang lebih luas. Diplomasi digital menggeser paradigma hubungan internasional menjadi lebih demokratis, di mana wacana terbuka dan partisipasi publik menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan luar negeri, melalui partisipasi langsung ini. Namun, tanggung jawab yang lebih besar juga muncul seiring dengan kekuatan ini. Ketidakpastian geopolitik dan eskalasi konflik dapat diakibatkan oleh penyebaran informasi yang cepat, sehingga negara-negara perlu menilai dengan cermat bagaimana pesan apapun yang didistribusikan melalui saluran digital akan mempengaruhi posisi diplomatik mereka.
Kesulitan-kesulitan dalam diplomasi digital
Diplomasi digital menghadirkan sejumlah hambatan di samping keuntungannya, salah satunya adalah penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi suatu negara. Kampanye untuk mempengaruhi opini publik melalui penyebaran informasi palsu dan serangan siber dapat dengan mudah menyasar batas-batas negara, sehingga diperlukan pengembangan prosedur dan kebijakan untuk melindungi data yang dapat diandalkan dan akurat.
Selain itu, ketidakseimbangan dalam penerapan diplomasi digital dapat diakibatkan oleh akses digital yang tidak merata di antara negara-negara dan kurangnya regulasi internasional, sehingga negara-negara dengan infrastruktur digital yang kuat dapat lebih mudah mengeksploitasi negara-negara yang masih tertinggal dalam kemajuan teknologi (HCC UK, 2015).
Sementara itu, privasi individu juga menjadi perhatian penting dalam diplomasi digital, karena penggunaan informasi pribadi oleh negara untuk tujuan diplomasi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan hak asasi manusia. Di bidang diplomasi digital, pemikiran etis dalam pengelolaan data dan informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Diperlukan upaya terkoordinasi untuk menciptakan kerangka kerja peraturan internasional yang mengontrol penggunaan diplomasi digital untuk mengatasi masalah ini. Kerja sama internasional, keterlibatan sektor swasta, dan keterlibatan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko dan mendorong penggunaan diplomasi digital yang bertanggung jawab. Mengingat dinamika diplomasi digital yang terus berubah, kerja sama internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan ini.
Peluang Diplomasi Digital
Diplomasi digital menawarkan banyak peluang, terutama untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman internasional (Khan, 2017). Menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter adalah cara yang baik untuk mempercepat arus informasi antara komunitas internasional dan pemerintah. Diplomasi digital memfasilitasi pembentukan saluran komunikasi yang lebih langsung dengan menggabungkan kecepatan dan aksesibilitas. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk bereaksi terhadap isu-isu global dengan cepat dan meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan luar negeri.
Selain itu, diplomasi antarwarga juga dimungkinkan oleh diplomasi digital. Orang-orang dapat berkomunikasi, bertukar ide, dan menjalin jaringan global yang lebih kuat dengan berpartisipasi aktif dalam platform digital. Hal ini memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan internasional dan memberikan masukan langsung kepada para pemimpin negara. Hasilnya, diplomasi digital tidak hanya mendorong peningkatan hubungan internasional, tetapi juga memberikan aspek yang lebih inklusif dan partisipatif bagi diplomasi global (Gilboa, 2018).
Peran Pemerintah
Pemerintah harus membuat kebijakan diplomasi digital yang efisien mengingat lanskap digital yang berkembang pesat. Dengan bantuan kebijakan ini, negara harus dapat melindungi diri dari ancaman dan bahaya eksternal sambil secara bersamaan mengambil keuntungan dari manfaat yang datang dari teknologi digital. Pemerintah dapat memilih untuk menerapkan kerangka kerja kebijakan berikut ini:
1. Meningkatkan Keamanan Siber: Sebagai landasan diplomasi digital, pemerintah harus memberikan prioritas utama pada keamanan siber (Smith, 2019). .
2. Pengembangan Etika dalam Diplomasi Digital: Penerapan diplomasi digital harus ditekankan dalam kebijakan (Arsenault & Castell, 2018).
3. Kerja Sama Internasional: Untuk mengatasi masalah bersama seperti penyebaran informasi palsu dan serangan siber, pemerintah harus membentuk aliansi dengan negara lain (Nye, 2011). Forum multilateral, pertemuan internasional, dan perjanjian bilateral dapat digunakan untuk mencapai hal ini.
KESIMPULAN
Secara keseluruhan, diplomasi digital telah berkembang secara signifikan dan mengubah sifat hubungan internasional kontemporer. Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti penyebaran informasi palsu dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya digital, diplomasi digital juga menawarkan peluang untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi internasional. Paradigma bergeser ke arah inklusivitas melalui penggunaan teknologi digital dan platform media sosial, yang memungkinkan partisipasi warga negara secara langsung dalam proses diplomasi.
Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal dari diplomasi digital, negara-negara harus mengembangkan rencana yang matang. Hal ini memerlukan peningkatan kemampuan untuk mengelola risiko keamanan siber, berhasil melibatkan warga negara, dan mendorong keterbukaan dalam penyebaran informasi. Seiring dengan upaya diplomasi digital yang bertanggung jawab, negara-negara harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja peraturan global yang dapat menangani masalah bersama dan mendorong perilaku bermoral (Jorgensen, 2017).
Oleh karena itu, di tengah dinamika hubungan internasional yang rumit, diplomasi digital menjadi sangat penting untuk mengelola hubungan antar negara dan menampilkan citra suatu negara. Negara dapat menggunakan diplomasi digital sebagai instrumen yang berguna untuk meningkatkan hubungan internasional mereka dalam menghadapi tuntutan dunia global yang semakin terhubung, asalkan mereka sadar akan peluang dan tantangan yang ada (Holmes & Manulak, 2021).
Penulis adalah:
Mahasiswa : Universitas Brawijaya
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik
Nim : 235120407111055
Program studi : Hubungan Internasional
email : alfynoakbar14@icloud.com
REFERENSI
Arsenault & Castell. (2018) The Structure and Dynamics of Global Multi-Media Business Networks.” International Journal of Communication.
Nye, J. S. (2011). “The Future of Power.” Public Affairs.
Smith, A. (2019). “Cybersecurity and International Relations: The Impact on Global Security.” Routledge.
Holmes, A., & Manulak, M. (2021). Digital diplomacy and the future of international relations. Palgrave Macmillan.
Jørgensen, K. E. (2017). The digital diplomacy paradox: Why digital diplomacy is not necessarily diplomatic. Oxford Research Encyclopedia of Communication. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.577
High Commissioner of Canada in the United Kingdom. (2015). Digital diplomacy: A Canadian perspective. Retrieved from https://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/assets/pdfs/publications/Digital_Diplomacy_EN.pdf
Khan, A. (2017). Social media diplomacy: An exploration of consular services on Facebook. Journal of International Affairs, 70(1), 107-125.
Gilboa, E. (2018). Diplomacy in the digital age. Oxford Research Encyclopedia of Communication. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.540
