Wali Kota Malang Salurkan 185 Bansos RTLH dari APBD 2023

Malang Post – Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menegaskan, pemerintah senantiasa hadir dan peduli kepada masyarakatnya. Utamanya warga kurang mampu yang rumahnya tidak layak huni (RTLH).

Wujud kepedulian itu dengan memberikan bantuan sosial senilai Rp3,7 miliar, untuk 185 RTLH. Dibiayai oleh APBD Kota Malang 2023.

“Nilai sebesar itu kita salurkan kepada 185 rumah. Setiap rumah mendapatkan Rp20 juta. Status kepemilikan rumahnya wajib rumah milik pribadi, bukanlah rumah kontrak (sewa). Menjadi persyaratan dalam proses administrasi dan survei,” tegas Sutiaji, Senin (11/09/2023).

Bukan hanya 2023 saja, mantan Wawali periode 2013 – 2018 ini juga menyebut pada 2024 nanti, pihaknya juga menitipkan kepada Sekkota untuk mengawal bansos berbasis 53 rumah di Kelurahan Kotalama dan Ciptomulyo.

“Anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan tersebut, nilainya diperkirakan mencapai Rp5 miliaran. Harapan kami bisa diselesaikan pada 2024 nanti. Bertujuan perbaikan RTLH menjadi lebih baik dan lebih layak,” tandasnya.

Terkait atas haknya (legalitas) status kepemilikan rumah, pihaknya juga mengimbau kepada camat dan para lurah. Jika ada warganya penerima bansos RTLH, hendaknya membantu memudahkan pengurusan perizinan legalitasnya.

“Mengingat, program ini menjadi komitmen kita bersama. Meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang. Agar mereka bisa hidup dengan kondisi rumah yang layak huni. Dikuatkan dengan legalitas kepemilikan rumahnya secara jelas,” ucapnya.

Sebelum mengeluarkan bansos tersebut, proses panjang mesti dilalui oleh tim assessment dalam menentukan bansos RTLH. Dimulai dari legalitas kepemilikan, RTLH sejauh berapa parahnya, serta penilaian verifikasi lainnya.

“Bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada tiga penyaluran. APBD Kota Malang 2023, APBD Provinsi Jawa Timur serta dari APBN Pusat. Total penanganan RTLH di Kota Malang dari tiga anggaran tersebut, untuk menangani 415 rumah,” jelas pecinta kuliner pedas ini.

Ditempat yang sama, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharijanto menambahkan, anggaran RTLH yang dari pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selanjutnya, bansos dari Kota Malang dan Provinsi Jatim adalah murni APBD.

“Bansos yang dikeluarkan total ada 415 RTLH. Pastinya tidak berkaitan dengan bantuan dari BAZNAS. Kita berikan kepada mereka penerima bansos sebanyak 185 rumah, masing-masing senilai Rp20 juta. Khusus pembelanjaan material Rp17,5 juta dan ongkos tukang sebesar Rp2,5 juta,” tambahnya.

Dandung mengaku, bansos RTLH ini sifatnya berkelanjutan sampai tuntas. Penyelesaian RTLH di Kota Malang sebanyak 1.400 RTLH wajib dituntaskan oleh Pemkot Malang. Pada 2023 ini, baru diproyeksikan sebanyak 185 rumah.

“Nanti pada 2024, kita proyeksikan lagi sejumlah 230 an rumah. Hingga tuntas kesemuanya pada angka 1.400 RTLH. Ke depannya, sudah tidak ada RTLH lagi. Target penyelesaian pekerjaan 185 rumah, diselesaikan pada 30 November 2023 mendatang,” ujarnya.

Sementara, salah seorang penerima bansos RTLH, Sugiadi dari Kelurahan Kebonsari, mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Wali Kota Malang atau Pemkot Malang. Karena kondisi rumah nanti, pastinya akan lebih layak lagi dibanding sebelumnya.

“Kami berharap bansos ini terus bisa berlanjut pada program bantuan lainnya. Karena secara keseluruhan, jika dituruti kebutuhannya. Kami masih butuh ini dan itu. Semoga bansos lainnya segera menyusul dan bisa mendapatkannya,” cetusnya. (Iwan – Ra Indrata)