Malang Post – Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengungkapkan, komposisi penganggaran dalam APBD paling besar untuk belanja rutin dan belanja modal. Skemanya, berbasis capaian kinerja yang dilakukan aparatur di setiap OPD.
“Melihat porsi penganggaran harus utuh. Jangan dipisah-pisahkan. Belanja operasional tiap OPD itu komponen paling besar. Meskipun anggaran rutin operasional terhitung kecil, ada skema penganggaran lain yang menunjang bagi tercapainya kinerja OPD secara keseluruhan,” terang Tomie Herawanto, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Rabu (23/8/2023) sore.
Tommie menanggapi munculnya sorotan terkait perencanaan anggaran operasional yang dianggap terlalu kecil belum lama ini. Dikatakan, penghitungan plafon dalam perencanaan anggaran, juga disesuaikan dengan beban kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pengguna anggaran.
Ia mencontohkan, komponen anggaran belanja rutin untuk operasional kinerja pelayanan yang dilakukan. Menurutnya, belanja rutin juga harus dilihat komponen biaya perjalanan dinas, termasuk juga tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pokok (TPP).
“Setiap aparatur (ASN), mulai pimpinan sampai administrator bahkan staf terendah, mendapatkan tunjangan kinerja ini. Masing-masing ada skema penghitungannya, dianggarkan melekat kinerja disesuaikan beban kerjanya,” beber Tommie.
Dengan demikian, menurutnya tidak tepat jika ada anggapan penganggaran belanja operasional terlalu sedikit. Sebaliknya, kata Tommie, belanja rutin yang mencakup tunjangan kinerja dan perdin adalah satu kesatuan, yang diakumulasi dan harus dipertanggungjawabkan hingga akhir tahun anggaran.
Ia justru mempertanyakan, ketika anggaran operasional kecil menjadikan kinerja aparat rendah. Bahkan, ketika tidak ada perdin, menjadikan alasan tidak melakukan kegiatan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Soal kinerja aparatur sendiri, dinilai dan dievaluasi tiap bulan berdasarkan tolok ukur dan indikator yang sudah ditentukan. Besaran tunjangan kinerja, menurutnya akan bisa berubah, sesuai kinerja yang sudah dilakukan.
Begitu pula, lanjut Tommie, kinerja keseluruhan OPD bisa dievaluasi dikaitkan dengan anggaran yang diberikan. (Choirul Amin)