Malang Post – Belasan orang yang mengatasnamakan relawan GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Jaya Malang, ngluruk Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, di Jalan Panji, Rabu (9/8/2023) pagi.
Mereka menuntut pertanggungjawaban Pemkab Malang, atas penonaktifan 279,7 ribu lebih kepesertaan PBID warga Kabupaten Malang.
Sekitar satu jam, para pendemo ini melakukan aksi protesnya di depan Kantor Bupati Malang di Jalan Panji.
Setelah itu, mereka bergeser ke kantor Dinkes Kabupaten Malang. Beberapa menit, satu pendemo sempat berorasi dan membacakan pernyataan sikap atas penonaktifan PBID per 1 Agustus 2023 lalu.
Setidaknya ada empat poin pernyataan sikap yang disampaikan para pendemo ini. Yakni, mengecam kebijakan penonaktifan oleh pemkab Malang, yang dianggap menghalangi hak masyarakat mendapatkan layanan jaminan kesehatan.
Selain itu, mereka meminta Kadinkes Kabupaten Malang, Wijanto Widjojo, dicopot karena dianggap tidak cakap menjalankan kewenangannya di Dinas Kesehatan. Juga, meminta dilakukan biaya perjalanan dinas pejabat di lingkup Dinkes, yang disebut jumlahnya mencapai Rp25 miliar.
“Meminta aktifkan kembali kepesertaan PBID Kabupaten Malang, secepat-cepatnya. Saya beri ultimatum, jika sampai waktu 7 hari tidak aktif, kami akan turun dengan gelombang massa lebih besar,” tandas juru bicara pendomo, Damanhury JAB, Rabu (8/8/2023) pagi.
Menurutnya, sebagai ormas pihaknya akan mengawal, sampai masalah penonaktifan ini bisa memuaskan atau bisa diterima masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Kami minta pelayanan kesehatan bagi masyarakat (kurang mampu) Kabupaten Malang diprioritaskan. Jika memang sudah bisa diaktifkan kembali, ya segera diaktifkan PBID-nya,” demikian Damanhury. (Choirul Amin)
