Prihatin Penonaktifan Sepihak PBID, Wakil Dewan Ingatkan Warga Sakit Tak Terlantar

Malang Post – Keputusan BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang, untuk menonaktifkan kepesertaan JKN PBID bagi 679,5 ribu lebih warga Kabupaten Malang, mendapatkan atensi pimpinan DPRD Kabupaten Malang.

“Terus terang, saya kaget dengan surat pemberitahuan itu (penonaktifan PBID). Terlebih, Saya juga banyak di-waduli masyarakat yang sedang punya masalah kesehatan. Ya, memprihatinkan, karena layanan kesehatan mereka bisa tidak terfasilitasi,” tandas Wakil Ketua III, DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, Selasa (1/8/2023) sore.

Munculnya surat penonaktifan PBID oleh BPJS Kesehatan ini, juga memunculkan tanda tanya. Terlebih, jauh hari sebelumnya, menurutnya Pemkab Malang sudah banyak berkoar siap memberlakukan UHC (Universal Health Coverage) bagi semua warga masyarakat.

“Apakah saat perencanaan UHC, tidak terpikirkan sebelumnya. Kesannya, jangan hanya karena suka mendapatkan penghargaan saja,” kritik Amin.

Amin memaklumi, jika program UHC masih harus dibarengi dengan pendataan tepat dan faktual, terkait warga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan iuran kepesertaan.

Meski demikian, menurutnya, Pemkab Malang juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, atas pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang sedang membutuhkan.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan, karena sakit, pelayanannya menjadi tertunda atau terbengkalai. Dampak penonaktifan ini, jangan sampai memicu penelantaran warga sakit,” tegas anggota Fraksi Partai NasDem ini. (Choirul Amin)