Malang Post – Bawaslu Kabupaten Malang menampik dugaan pencopotan banner bergambar Ganjar Pranowo dan tokoh PDIP di wilayah Bululawang oleh jajarannya, Kamis (20/7/2023).
“Tidak ada ya, kita tidak pernah copot (banner capres). Bawaslu atau pun panwascam, tidak pernah melakukan pencopotan,” tandas anggota Bawaslu Kabupaten Malang Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, George da Silva, dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023) malam.
Sebaliknya, kata da Silva, saat ini banner politik apapun sah-sah saja dipasang. Hal ini, mengingat belum ada PKPU yang mengatur tentang hal tersebut.
Meski begitu, diakuinya Bawaslu telah meminta jajaran panwascam, untuk melakukan pendataan dan pemantauan banner yang terpasang sejak dua pekan terakhir.
“Kita minta mendata dan melihat, manakala ada banner dari manapun, yang terpasang melanggar atau menyalahi perda. Kalaupun ada, yang berhak menurunkan atau menertibkan adalah tantrib atau satpol, bukan kami yang menurunkan,” tandas da Silva.
Hasil dari pemantauan, lanjutnya, didapati nihil alias tidak ada pelanggaran apapun dari banner capres yang terpasang.
Dikonfirmasi, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Abdul Qodir menyatakan, ihwal pencopotan banner bermula dari hasil investigasi yang dilakukannya, pada 13 Juli 2023 lalu. Menurutnya, didapati ada ajakan panwascam berinisial H untuk melakukan pencopotan.
“Tahunya kemarin dan hari ini juga ada laporan konstituen, banner Ganjar dicopot. Yang dicopot ada di lima titik, padahal kami sudah taat azas (pemasangan),” terangnya Qodir alias Adeng, Kamis (20/7/2023) malam.
Banner tersebut memuat foto Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden bersama Abah Sanusi, selaku Penasehat Bamusi PDI Perjuangan dan Ahmad Basarah (Ketua Tim Koordinasi Nasional Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo).
“Kami sudah konfirmasi, Satpol PP tidak melakukan penertiban. Jika berlanjut, ini bisa menjadi ranah APH. Tetapi, kami lebih mengedepankan jalur melaporkan secara etik kepada Bawaslu,” tandas Adeng.
Menurutnya ini perlu dilakukan, agar supaya tetap ada kondusivitas di tahun politik ini dan Bawaslu tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan.
“Kami menyadari mungkin ada relawan yang kurang paham (memasang). Namun, Bawaslu juga kami minta lebih mendahulukan komunikasi, tidak asal copot. Ya, antisipasi ada framing yang membenturkan Bawaslu dengan PDIP,” demikian Adeng. (Choirul Amin)
