Malang Post – Penghuni rumah jabatan yang termasuk dalam Barang Milik Daerah (BMD), langsung melakukan upaya hukum. Untuk menolak upaya pengosongan oleh Tim Gabungan Pemkot Malang.
Hal itu disampaikan Erpin Yuliono, SH., kuasa hukumnya dari dr. JSH Pasaribu dan drg. Sri Prasnorini. Penghuni rumah BMD di Jalan Dieng 23 dan 23A Bareng, Klojen Kota Malang.
“Kami bakal melakukan upaya hukum, sekaligus menolak upaya pengosongan, terhadap kedua rumah jabatan ini. Karena tidak sesuai prosedur hukum. Apalagi yang berwenang melakukan pengosongan adalah Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang,” tegas Erpin kepada Malang Post, Rabu (1/03/2023).
“Kami akan menyerahkan sepenuhnya, jika juru sita yang melakukannya. Karenanya kami anggap Tim Gabungan Pemkot Malang, tidak sesuai prosedural. Pemberitahuan dengan pelaksanaannya pun tidak sesuai,” terang Erpin.
Seharusnya, lanjut dia, surat pemberitahuan pengosongan ditembuskan ke PN Kota Malang. Karena yang menjadi dasar tim mengosongkan rumah jabatan, adalah hasil dari PN setempat.
“Kami anggap aneh dan tidak prosedural. Pihak yang berwenang malah tidak ditembusi surat pemberitahuannya. Disisi lain, klien kami menempati rumah yang sudah ada jual beli seharga Rp18 juta pada 1978 silam,” imbuhnya.
Belum lagi, lanjut dia, pihaknya malah diminta kerugian Rp200 ribu selama sebulan. Disisi lainnya, tipe rumah yang mesti kosongkan tipe atau kelas 1. Dan kedua rumah ini nyatanya kelas 3.
“Seharusnya sama-sama gugatannya ditolak oleh PN. Tidak semestinya mereka mengaku menang. Dan seenaknya main mengosongkan rumah jabatan. Ini kan negara hukum, semestinya dilakukan secara jalur hukum pula,” tukasnya.
Meski demikian, ketika proses pengosongan rumah jabatan, terpantau di lokasi berjalan lancar dan aman tertib terkendali. Kedua rumah tersebut, langsung dilakukan pemasangan police line oleh Satpol PP Kota Malang. (Iwan – Ra Indrata)
