Malang Post – Jumlah uang tak layak edar (UTLE) yang tercatat di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Malang, sepanjang tahun 2022 lalu, masih cukup tinggi. Jumlahnya mencapai Rp6 triliun.
UTLE yang dimusnahkan tersebut, merupakan uang rusak yang ditukarkan masyarakat ke Bank Indonesia. Juga ke bank-bank lainnya di wilayah kerja KpwBI. Bahkan jika dirata-rata, setiap bulan ada Rp500 miliar yang dimusnahkan.
“Tingginya uang tak layak edar yang dimusnahkan ini, karena inflow dan outflow di wilayah kerja KPwBI Malang, memang cukup tinggi. Hitungan kami, sepanjang 2022, sekitar Rp6 triliun,” kata Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Malang, Samsun Hadi, beberapa waktu lalu.
Yang menarik, dari sejumlah UTLE tersebut, juga terdapat uang palsu. Yang didapatkan dari masyarakat. Utamanya mereka yang melaporkan adanya peredaran uang palsu. Tetapi mayoritas uang palsu tersebut, beber Samsun, justru tidak banyak ditemukan di perbankan. Sebab, jika dilakukan scanning dan terindikasi uang yang disetor palsu, akan langsung dikembalikan kepada penyetor.
“Uang palsu itu justru banyak beredar di pinggiran. Atau dibelanjakan ke toko-toko kecil. Biasanya nominal belanjanya tidak terlalu besar. Karena oknum tersebut membutuhkan kembalian yang cukup besar,” sebut mantan wartawan ini.
Karena itulah, Bank Indonesia selalu mendorong masyarakat, untuk menggunakan pembayaran non tunai. Agar bisa melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Utamanya memperkecil peluang uang palsu beredar.
Bahkan dalam catatan KPwBI Malang, pembayaran secara non-tunai, terus meningkat. Indikasinya adalah merchant QRIS di wilayah kerja KPwBI Malang, hingga Desember 2022 lalu, tumbuh 48,53. Atau sejumlah 468.683 merchant. Yang patut dibanggakan, sebut Samsun, transaksi QRIS di Wilker Malang, didominasi sektor UMKM dengan share 76,77 persen.
“Hal itu sangat mendukung program QRIS 15 Juta pengguna baru tahun 2022. KPwBI Malang mendapat target menambah jumlah pengguna QRIS sampai 516.401 merchant. Atau sekitar 21,30 persen dari target user QRIS di Jawa Timur tahun 2022,” sebut Samsun, yang sempat memimpin Perwakilan BI Purwokerto ini.
Sedangkan angka pengguna QRIS di Jawa Timur, sampai dengan November 2022, mencapai 2.645.123 pengguna. Dari target 2.423.000 pengguna. Atau telah melampaui target, dengan persentase 109,17. Khusus untuk wilayah kerja BI Malang, Kota Malang dan Kabupaten Malang, menjadi yang tertinggi. Terdapat 322.007 merchant atau tumbuh 45,76 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan di Kota Batu, terdapat 26.410 merchant atau tumbuh 41,59 persen dibanding tahun lalu.
“QRIS itu penyatuan berbagai macam QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran, yang menggunakan QR Code. Yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran, bersama Bank Indonesia. Untuk memudahkan proses transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya,” beber pria yang memimpin KPwBI Malang sejak Maret 2022 lalu itu.
Dengan QRIS, lanjutnya, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS. Sekalipun berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat, pembayaran tetap dapat dilakukan. Sementara itu, selama tahun 2022 inflasi di Kota Malang tercatat sekitar 6,45 persen lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur, yang berada di kisaran 6,52 persen. Atau berada di urutan ketiga tertinggi, setelah Jember dan Surabaya.
Samsun Hadi menyebut, inflasi periode Desember 2022, didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di berbagai kelompok pengeluaran. Andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,45 persen.
Berdasarkan komoditasnya, lanjut Samsun, inflasi didorong oleh kenaikan harga beras 0,06 persen, telur ayam ras 0,06 persen, tomat 0,05 persen, cabai rawit 0,04 persen dan perhiasan emas 0,04 persen.Dengan itu, diprediksi inflasi tahun 2023 ini, bakal lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sekalipun tetap perlu dicermati, seiring masih adanya tantangan. Seperti tingginya harga pangan dan energi dunia, akibat cuaca ekstrem maupun berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina, yang dapat mempengaruhi ke tingkat inflasi.
“Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia, akan terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan koordinasi TPIP-TPID untuk menjaga level inflasi berada dalam rentan sasaran 3,0 persen tambah 1 persen,” tandas Samsun yang alumni salah satu perguruan tinggi di Jember ini. (Ra Indrata)
