malang-post.com

Dalam proses administrasi suatu daerah harus memaksimalkan sumber pendapatan yang akan meningkatkan kualitas daerah itu sendiri melalui pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dana yang dibutuhkan oleh setiap daerah dalam melakukan pembangunan fasilitas publik dan lain sebagainya berbeda-beda, sehingga pejabat daerah harus mampu untuk secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar taat membayar kewajiban membayar pajak. Pemasukan kas daerah yang berasal dari pajak merupakan pemasukan kas daerah paling besar, sehingga sangat penting untuk terus memaksimalkan pemungutan pajak kepada wajib pajak agar pemasukan kas daerah yang berasal dari sektor pajak dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pemasukan kas daerah dari sektor pajak menjadi hal yang harus diperhatikan apabila mengharapkan daerah tersebut dapat menjadi daerah dengan predikat penyerapan pajak dengan kriteria yang baik. Pejabat daerah selaku pembuat kebijakan dan pengelola keuangan harus menerapkan gerakan sosialisasi tentang pentingnya untuk membayar kewajiban pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus memberikan solusi dengan tepat kepada masyarakat terkait masalah yang masih terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga masyarakat juga mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak.

Pembiayaan berbagai proyek dan perbaikan fasilitas yang berkaitan dengan teknologi merupakan wujud nyata dari anggaran yang berasal dari sumber pendapatan pajak, dengan adanya pajak yang berlaku di Indonesia maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak. Hal inimerupakan bagian paling penting agar setiap masyarakat yang menjadi wajib pajak taat pada peraturan yang sudah ada. Penerapan sanksi terhadap wajib pajak dengan kesengajaan tidak membayarkan tangguhan pajak menjadi peraturan yang tidak boleh dilanggar, tentu saja hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak agar tidak memiliki alasan untuk tidak membayar pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak (WP) dalam menyelesaikan masalah perpajakan daerah. Salah satu upayanya yaitu dengan menggagas inovasi berbasis aplikasi smartphone android Gaman Majapahit (Dalam Genggaman Masalah Pajak Daerah Pasti Tuntas). Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa masalah pembayaran pajak perlu untuk dimudahkan, sehingga masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak dapat melakukannya secara mudah, menurut saya dalam memastikan pemungutan pajak agar dapat maksimal perlu melakukan inovasi atau perubahan tertentu yang mampu memfasilitasi denganpelayanan yang jauh lebih baik dari pelayanan ditahun sebelumnya, sehingga sebagai wajib pajak juga merasakan perubahan tersebut mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yaitu Sumaljo mengungkapkan, bahwa dengan aplikasi tersebut para WP dapat melaporkan pajak daerah yang dibayarkan. Seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir serta BPHTB. Selain pelaporan pajak daerah, WP juga dapat melakukan pengurusan administrasi PBB-P2. “Didalam aplikasi terdapat banyak menu. Yakni cek pembayaran PBB-P2, cetak salinan, mutasi nama WP PBB-P2 serta pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS”, imbuhnya. Menurut saya dengan adanya perubahan dalam proses pembayaran dengan memanfaatkan teknologi akan mempermudah pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam memantau para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu.Kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan QRIS yakni wajib pajak tidak perlu antre di tempat pembayaran. Cukup melakukan scan QRIS menggunakan e-wallet, maka pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cepat dan aman.

Sumaljo menambahkan, dengan kemudahan pelayanan ini, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat. Hingga pertengahan Desember 2022, realisasi pajak daerah Kota Mojokerto sebesar Rp 64.954.723.385,00 atau sebesar 116,21 persen dari target sebesar Rp 55.892.500.000,00. ’’Pencapaian ini meningkat sebesar 24,01 persen dari capaian pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp 52.376.571.219,20,’’ terangnya. Dari data tersebut memperlihatkan hasil yang sangat baik atau hasil maksimal sesuai target dalam proses pemungutan pajak, para wajib pajak lebih sadar dan merasa memiliki tanggungjawab dalam membayarkan kewajibannya.

Atas capaian tersebut, Sumaljo mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada warga Kota Mojokerto selaku wajib pajak atas pembayaran yang telah dilakukan selama ini. ’’Semoga di tahun mendatang, pencapaian pendapatan daerah Kota Mojokerto dapat ditingkatkan untuk pembangunan di Kota Mojokerto yang lebih baik,’’ pungkasnya.Dari pernyaataan tersebut saya berpendapat bahwa pentingnya suatu perubahan berupa inovasi yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak akan selalu menjadi kunci utama keberhasilan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam memaksimalkan pemungutan pajak kepada para wajib pajak.