Malang Post – Setelah dugaan adanya makelar jabatan, yang menyulitkan kerja panitia seleksi (pansel) Kepala OPD Pemkab Malang, semakin kentara.
Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Kusaeri mengatakan, dalam perkara ini, LSM ProDesa menduga pansel tidak independen. Karena mendapat intervensi dari tiga penjabat utama dilingkungan Pemkab Malang.
“Kami meragukan independensi pansel, karena disinyalir ada intervensi dari tiga pejabat utama Pemkab Malang,” tegasnya.
Apalagi belakangan ini, beredar pesan berantai atas dugaan pengkondisian pada lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang.
Dalam pesan berantai tersebut, setidaknya ada 11 nama yang disebut telah disiapkan. Untuk menduduki kursi jabatan yang saat ini tengah kosong, dan diisi oleh Pelaksana tugas (Plt).
Yakni Ichwanul Muslimin, yang dikabarkan akan menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Saat ini Ichwanul sedang menjabat sebagai Camat Pagak.
Selanjutnya, Mumuk Hadi Martono yang saat ini sebagai Camat Donomulyo, disebut bakal menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH).
Eko Margianto yang saat ini sebagai Camat Kepanjen, disebut bakal menjadi Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Abai Saleh, saat ini menjadi Camat Dampit dan disebut akan menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Fery, yang saat ini menjadi Plt Kepala Diskominfo, disebut akan menjadi Kepala Diskominfo setelah proses lelang jabatan ini.
Eko Wahyu yang saat ini menjadi Camat Singosari, disebut bakal menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Dr. Umar Usman, yang disebut bakal menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), sedangkan saat ini ia masih aktif sebagai Sekretaris Dinkes Kota Malang.
Selain nama-nama tersebut juga ada nama Mahila yang disebut bakal menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Sedangkan, Tito disebut bakal menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara saat ini Tito sedang menjabat sebagai Camat Lawang.
Bahkan, nama Purwoto akan menjadi kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dan satu nama lagi yaitu Budiar Anwar yang disebut bakal menjadi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK). Budiar sendiri saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Namun, jabatan Kepala DPKPCK bukan termasuk jabatan yang pendaftaran lelang terbukanya dibuka tahun ini.
Selain itu dua jabatan lain yang masih belum dibuka pendaftarannya adalah Direktur RSUD Kanjuruhan dan Jabatan Staf Ahli.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengaku tidak mengetahui tentang pesan berantai tersebut.
“Yang mana ya, saya kok belum mendengar kabar. Tapi yang jelas, kalau saya akan melaksanakan sesuai dengan tahapan yang kita tetapkan itu,” tegasnya.
Sedangkan tentang tudingan dugaan pengkondisian tersebut, katanya, patut dipertanyakan. Karena dalam proses lelang jabatan secara terbuka ini, BKPSDM juga melibatkan pihak akademisi sebagai panitia seleksi (pansel).
“Itu (dugaan pengkondisian) bagaimana mungkin ya, saya juga melibatkan akademisi juga. Saya belum pernah mendengar berita itu. Insya Allah prosedurnya sudah kita sampaikan dengan hari ini,” tandasnya. (Ra Indrata)
