Connect with us

Hi, what are you looking for?

Malang Raya

Bayaran Petugas Pemakaman Covid, Katanya Kesulitan Bikin SPJ

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika

Malang Post — Mencuatnya dana pemakaman korban covid Kota Malang yang diduga digelapkan, menjadi perhatian DPRD Kota Malang. 

“Kalau semacam ini, memang kami sudah antisipasi dari awal. Beberapa fraksi memang sempat mewacanakan membentuk panitia khusus (pansus),” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Jumat (3/9/2021) siang.

Baca Juga ----------------------------

Justru, politikus PDI-Perjuangan itu, menolak adanya rencana pembentukan tersebut. “Kalau dibentuk, nanti jadinya ada rekomendasi yang tidak bisa ditawar. Jadi sebagai ketua saya tolak,” tegasnya. 

Ia menambahkan sebagai gantinya, pihaknya mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi sasaran. Karena pihaknya mendapati ada temuan yang diduga tidak wajar.

“Anggaran Makan-Minum (Mamin) UPT Pemakaman tidak terserap selama tiga bulan. Bagi kami itu lucu,” jelasnya pada reporter City Guide 911 FM.

Alasan yang membuatnya lucu, adalah karena tidak bisa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). “Karena mereka tidak bisa meng-SPJ-kan. Itu ‘kan lucu. Mereka bilang SPJ-nya susah,” tambahnya. 

Dari siitulah akhirnya merambah ke hal lain. “Sekarang malah relawan yang belum dapat honor karena SPJ nya yang belum. Anggaran kita ada, APBD kita mampu karena Grade A dan BTT masih ada,” bebernya.

Sebab, kesulitan itu sendiri memang berada di tataran bawah. “Di masyarakat, karena ada yang meninggal dini hari, mereka kesulitan cari keluarganya. Mereka pun memakamkan sendiri. Jadi tidak ada KTP perwakilan keluarga untuk SPJ dan syarat pencairan insentif Rp 750 ribu itu. Banyak kejadiannya. Bahkan ada keluarga yang tidak mau menerima,” tutur pria kelahiran Kabupaten Karangasem ini.

Ia melihat ada persoalan administrasi yang menghambat. Terlebih adanya tidak sambungan antara tiga OPD.

“Dari DLH, BPBD dan BPKAD ini kurang ada sinkronisasi. Makanya kami minta percepat untuk duduk bareng menyelesaikan masalah itu. Karena di bawah itu, teriak-teriak belum cair, padahal memang uangnya belum turun,” pungkasnya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post — Beredarnya video jajaran Pemkot Malang bersepeda dan diduga memaksa memasuki Pantai Kondang Merak yang tutup, viral di media sosial. Kejadian berlangsung Minggu...

Pendidikan

Malang Post — Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang memperpanjang waktu penerimaan mahasiswa baru hingga 30 September 2021 mendatang. Kabar perpanjangan waktu penerimaan mahasiswa baru ITN Malang...

Pendidikan

Malang Post — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan kebijakan di sektor pertanian harus memiliki sudut pandang agribisnis policy. Dinilai sangat penting, utamanya...

Malang Raya

Malang Post – Dalam upaya mendukung Pemerintah memutus mata rantai penuebaran Covid 19, Kodim 0833/Kota Malang menggelar serbuan Vaksinasi Dosis 2, bertempat di gedung...

Pendidikan

Malang Post – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, terus menggeber kerjasama di berbagai bidang. Kali ini UIN Malang melebarkan sayapnya melalui...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang terus berupaya agar produk lokal go Internasional. Hal ini dilakukan untuk menggenjot penjualan produk lokal. Bupati Malang Drs HM...

Kriminal

Malang Post – Pelaku curanmor terus beraksi mencari sasaran di Kota Malang. Kali ini Jumat  (17/9/2021)  pelaku beraksi di depan warung Soto Cak Son Jl ...

headline

Malang Post – Satuan Reskrim Polresta Malang Kota, Senin (20/9/2021) siang, merilis hasil penyelidikan persoalan fetis mukena yang sempat viral beberapa saat lalu.  Didatangkan...