Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika
Malang Post — Mencuatnya dana pemakaman korban covid Kota Malang yang diduga digelapkan, menjadi perhatian DPRD Kota Malang.
“Kalau semacam ini, memang kami sudah antisipasi dari awal. Beberapa fraksi memang sempat mewacanakan membentuk panitia khusus (pansus),” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Jumat (3/9/2021) siang.
Justru, politikus PDI-Perjuangan itu, menolak adanya rencana pembentukan tersebut. “Kalau dibentuk, nanti jadinya ada rekomendasi yang tidak bisa ditawar. Jadi sebagai ketua saya tolak,” tegasnya.
Ia menambahkan sebagai gantinya, pihaknya mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi sasaran. Karena pihaknya mendapati ada temuan yang diduga tidak wajar.
“Anggaran Makan-Minum (Mamin) UPT Pemakaman tidak terserap selama tiga bulan. Bagi kami itu lucu,” jelasnya pada reporter City Guide 911 FM.
Alasan yang membuatnya lucu, adalah karena tidak bisa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). “Karena mereka tidak bisa meng-SPJ-kan. Itu ‘kan lucu. Mereka bilang SPJ-nya susah,” tambahnya.
Dari siitulah akhirnya merambah ke hal lain. “Sekarang malah relawan yang belum dapat honor karena SPJ nya yang belum. Anggaran kita ada, APBD kita mampu karena Grade A dan BTT masih ada,” bebernya.
Sebab, kesulitan itu sendiri memang berada di tataran bawah. “Di masyarakat, karena ada yang meninggal dini hari, mereka kesulitan cari keluarganya. Mereka pun memakamkan sendiri. Jadi tidak ada KTP perwakilan keluarga untuk SPJ dan syarat pencairan insentif Rp 750 ribu itu. Banyak kejadiannya. Bahkan ada keluarga yang tidak mau menerima,” tutur pria kelahiran Kabupaten Karangasem ini.
Ia melihat ada persoalan administrasi yang menghambat. Terlebih adanya tidak sambungan antara tiga OPD.
“Dari DLH, BPBD dan BPKAD ini kurang ada sinkronisasi. Makanya kami minta percepat untuk duduk bareng menyelesaikan masalah itu. Karena di bawah itu, teriak-teriak belum cair, padahal memang uangnya belum turun,” pungkasnya. (yan)
