Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Sidang Kasus Gratifikasi di Kab Malang, Pembelaan Eryk Nilai Tuntutan JPU Tak Cermat

PEMBELAAN: Sidang kasus gratifikasi di Kab Malang kembali digelar Selasa (30/3). Agendanya pembacaan pembelaan terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla.( Foto: Aziz Tri P/DI’S WAY MALANG POST)

AMEG – Nota pembelaan terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby) menilai tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan. Poin berikutnya, unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak terbukti untuk terdakwa Eryk Armando Talla.

Pembelaan itu dibacakan secara bergantian oleh penasihat hukum terdakwa Eryk Armando Talla, yaitu Iki Dulagin SH MH dan Meka Dedendra SH yang hadir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (30/3) siang. Keduanya membacakan secara bergantian, setelah sidang mendengarkan pembelaan pribadi yang dibacakan terdakwa Eryk Armando Talla. Eryk sendiri mengikuti jalannya sidang secara online dari Rutan KPK, Jakarta.

Baca Juga ----------------------------

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta SH MH, yang menggantikan Dr Johanis Hehamony SH MH. I Ketut Suarta didampingi hakim anggota Emma Ellyani SH MH dan Kusdarwanto SH SE MH. Sedangkan Johanis Hehamony berhalangan hadir memimpin sidang, karena sakit. Sedangkan JPU  KPK yang hadir di ruang sidang adalah Arif Suhermanto SH.

Menurut Iki Dulagin saat membacakan pembelaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, disebutkan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

“Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka surat dakwaan itu batal demi hukum,” kata Iki Dulagin. Kedua, lanjut Iki Dulagin, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak terbukti. “Bahwa salah salah satu ketentuan di Pasal 12 B ayat (2), yaitu subjek hukum yang menjadi pelaku adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, secara jelas dan nyata jika terdakwa bukanlah seorang pegawai negeri. Juga bukan penyelenggara negara. Maka tuntutan JPU terhadap terdakwa dalam tuntutan kesatu, adalah tidak terbukti,” lanjut Iki Dulagin.

Sedangkan dalam bab penutup, kesimpulan dan permohonan, yang dibacakan oleh penasihat hukum Meka Dedendra, disebutkan, dengan segala kerendahan hati, terdakwa Eryk Armando Talla memohon pada majelis hakim yang mulia, untuk menyatakan terdakwa Eryk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

“Juga membebaskan atau melepaskan terdakwa Eryk Armando Talla dari segala tuntutan hukum. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” tutup Meka Dedendra.

Seusai sidang, JPU KPK Arif Suhermanto SH dimintai komentar terkait unsur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menurut pihak Eryk, tidak terbukti. “Itu kan persepsi penasihat hukum terdakwa saja. Padahal konstruksi Pasal 55, konstruksi untuk pelaku turut serta dalam perbuatan pegawai negeri atau peyelenggara negara,  itu tidak harus dia menjadi pegawai negeri juga. Tetapi dia bekerja sama dengan penyelenggara negara,” kata Arif Suhermanto.

Konteks di kasus ini, lanjut Arif, terdakwa Eryk merupakan pelaku turut serta yang bersama-sama dengan penyelenggara negara, yaitu Bupati Rendra Kresna. “Dan itu sudah diatur dalam konstruksi hukum Pasal 55 KUHAP, juga konstruksi Pasal 11 UU KPK yang menjadi kewenangannya, siapa-siapa yang jadi domain orang-orang yang bisa ditangani oleh KPK,” kata Arif menegaskan.

Seperti diketahui, dalam sidang Selasa (16/3) lalu, JPU KPK sudah membacakan tuntutan untuk dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang. Terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla  dituntut hukuman pidana masing-masing 4 tahun penjara.

Terdakwa Eryk Armando Talla yang notebene seorang pengusaha dan orang kepercayaan Rendra Kresna, selain dituntut hukuman pidana 4 tahun penjara, juga dituntut denda Rp 265 juta subsider 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp 895.000.000 subsider pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Pihak Eryk sudah mentitipkan uang Rp 500 juta, jadi untuk UP masih kurang Rp 395 juta.

Sedangkan terdakwa Rendra Kresna (Nomor Perkara 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby), selain tuntutan pidana 4 tahun penjara juga dituntut denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 6.075.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Untuk UP, pihak Rendra Kresna sudah menitipkan uang Rp 2 miliar. Berarti masih kurang Rp 4.075.000.000 yang akan dilunasi lewat lima rekening Rendra yang diblokir KPK dan isinya sekitar Rp 8,1 miliar.

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka penerapan PPKM Mikro di wilayah Sukun, aparat gabungan menggelar kegiatan pembagian masker dan sosialisasi protokol kesehatan kepada pengguna jalan.  Bertempat...

Dahlan Iskan

Ia tergolong barisan from zero to hero zaman baru: Siboen. Si juara YouTuber di kelasnya. Si orang desa. Si anak buruh tani. Si penderita...

Malang Raya

Malang Pos – Tidak semua daerah memiliki pusat pengaduan atau layanan panggilan darurat seperti Kota Malang, yakni Ngalam 112. Para operator bertugas selama 24...

Malang Raya

Malang Post – Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tukang jahit berinisial M (50) asal Desa Pesanggrahan menjadi cermin masih maraknya kasus pelecehan seksual...

headline

Malang Post – Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Nine Café & Karaoke, Malang, sepertinya bakal panjang. Pasalnya kuasa hukum pelapor MT, Rudy Murdhani...

Malang Raya

Malang-Post – Upacara Pembukaan Persami dan Pengukuhan Pengurus Saka Wira Kartika (SWK) TW. II TA 2021 Kodim 0833/Kota Malang digelar pada Sabtu (19/6/2021) pagi. ...

Malang Raya

Malang-Post – Sabtu (19/6/2021) pagi, operasi yustisi penagakan disiplin protokol kesehatan,  dalam rangka PPKM Mikro kembali digelar di wilayah Kedungkandang. Tepatnya di depan Kantor...

Dahlan Iskan

Hari ini ada peringatan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Besar-besaran. Lho! Hari ini kan tanggal 19 Juni? Bukankah seharusnya 4 Juli? Itulah. Baca Juga ----------------------------...