Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Karena Pandemi DBHCT Peruntukkannya Digeser

AMEG-Pandemi Covid-19, meluluhlantakkan sektor ekonomi. Berbagai macam potensi sumber anggaran, difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) 2021.

Ketentuan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCT.

Baca Juga ----------------------------

Tahun 2021, Kota Batu dapat kucuran Rp18,9 miliar. Sebelumnya anggaran DBHCT yang diterima Rp15 miliar.

Kasubag Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Batu, Dwi Nova Andriany menjelaskan, tahun ini, 50 persen DBHCT, dialokasi untuk kesejahteraan masyarakat. Rinciannya, 15 persen untuk permodalan dan pelatihan. Serta 35 persennya untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang kesehatan masyarakat, kata dia, disalurkan dalam bentuk BLT, untuk 68 warga Kota Batu, yang bekerja di pabrik rokok.

Untuk besaran nilai bantuan, bagi penerima manfaat, diupayakan Rp300 ribu per bulan. Diberikan sepanjang satu tahun.
”Syaratnya pekerja pabrik rokok yang masih aktif dan belum menerima bantuan. Kalau sudah menerima BLT lainnya, tidak diperbolehkan,” ujarnya kepada Ameg.id.

Pagu alokasi DBHCT 2021, juga dimanfaatkan bidang kesehatan dan penegakan hukum. Masing-masing mendapatkan 25 persen. Meski tahun sebelumnya, bidang kesehatan dialokasikan 50 persen.

Namun, kata dia, dalam rangka pemulihan ekonomi, pos anggaran di bidang kesehatan dipangkas sebesar 25 persen. Sisanya dialihkan pada bidang kesejahteraan masyarakat, hingga total jadi 50 persen.

Khusus bidang kesehatan, pemanfaatan DBHCHT berupa program pembinaan lingkungan sosial. Untuk mendukung bidang kesehatan. Seperti pelayanan kesehatan, baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif. Prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Termasuk penyediaan, peningkatan atau pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas kesehatan.

Lebih lanjut Nova menuturkan, bidang penegakan hukum meliputi, sosialisasi pemberantasan cukai rokok ilegal, di tiap-tiap pemdes. Serta melakukan operasi di tiap-tiap toko, dalam upaya pemberantasan rokok yang dilekati pita cukai palsu ataupun tidak dilekati pita cukai.

”Tahun 2020 lalu, kami bersama Satpol PP datang ke 200 toko eceran. Tapi tidak ditemukan,” tandasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Nasional

Malang Post – Sejak pandemi berlangsung tahun 2020 , berbagai program dilakukan PT Federal International Finance (FIF Group). Khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Seperti pemberian...

Malang Raya

Malang Post – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Malang menemukan banyak pelanggaran selama operasi yustisi PPKM Level 3. Tak main-main, dilakukan penindakan sebanyak 3.945...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang menindaklanjuti perpanjangan PPKM Level 3. Penertiban dilakukan di Dau Kabupaten Malang. Penyegelan pun dilakukan. Lantaran ditemukan pelanggaran di beberapa kafe....

headline

Malang Post – Walikota Malang, H Sutiaji didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan Kepala Dinkes, dr Husnul Muarif, Selasa (3/8/2021) menerima kunjungan Satgas...

Nasional

Malang Post – AlfaCorp, menyiapkan gedung isolasi pasien Covid-19. Lokasinya di UBM Housing Jl Lodan Raya no. 2 Jakarta Utara. Diresmikan Selasa (3/8/2021) pagi ini.AlfaCorp,...

Kriminal

Malang Post – Terkait kasus Rp 1,25 miliar. Wiwit Tuhu Prasetyanto, kuasa hukum AF alias Pipin (34) menyebutkan. Ada dua orang lain yang turut menerima...

headline

Malang Post – Di sela-sela kesibukan kunjungan kerjanya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyempatkan diri khusus bagi Malang Post.Seperti diketahui, orang nomor satu di...

Malang Raya

Malang Post – Patroli gabungan dalam rangka pendisiplinan aturan PPKM Level 4 dan protokol kesehatan kembali digelar. Minggu (1/8/2021) malam, sebanyak 40 personel gabungan Polresta...