CEK KESIAPAN: Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Prof Dr Diah Natalisha MBA didampingi Wabup Didik Gatot Subroto dan Kepala DPMPTSP Subur Hutagalung, meninjau Gedung Mall Pelayanan Publik.( Foto: GIMAN/DI’S WAY MALANG POST)
Malang – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof Dr Diah Natalisha MBA, kunker (kunjungan kerja) ke Kabupaten Malang, Jumat (26/3). Dia memastikan kesiapan Pemkab merealisasikan Mall Pelayanan Publik.
Menurutnya, ini merupakan komitmen Pemkab Malang yang patut diapresiasi. Spirit meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat, terutama dalam hal perizinan.
Prof Diah bersama rombongan melihat kelayakan MPP. Dia menilai sudah layak. Meskipun masih memerlukan beberapa tambahan.
“Tadi kami sudah melihat (Mal Pelayanan Publik). Secara umum kami nilai. Sudah layak. Hanya saja perlu ada beberapa tambahan,” ujar Prof Diah usai meninjau Gedung MPP Kabupaten Malang.
Menurutnya, keberadaan mal ini harus mengacu pada ketentuan Kemenpan RB. Itu diatur dalam Peraturan Kemenpan RB nomor 23 tahun 2017. Sejumlah masukan juga dia sampaikan, agar diperhatikan Pemkab. Salah satunya terkait lay out dan tambahan beberapa fasilitas layanan.
“Membicarakan lay out penting. Apalagi saat ini masih pandemi. Jadi prosedurnya harus diatur secara sederhana. Bagaimana antreannya dan batas orang yang akan dilayani dalam sehari,” imbuhnya.
Ini menjadi indikasi keseriusan Pemkab dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keseriusan itu harus diwujudkan dalam persiapan yang lebih matang.
Wabup Malang Didik Gatot Subroto menyebutkan. Salah satu yang akan disiapkan adalah penerapan digitalisasi. Mengingat pandemi covid-19 masih berlangsung, bahkan belum dapat diprediksi kapan berakhir. Maka sangat dibutuhkan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Pandemi ini ‘kan juga belum bisa diperjelas sampai kapan. Untuk itu, salah satu yang harus disiapkan adalah digitilasisasi. Artinya, ada konektifitas antara satu dinas dengan dinas lainnya,” ujar Didik.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang, Subur Hutagalung menambahkan. Pihaknya akan mengevaluasi apa saja yang menjadi catatan dan masukan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB.
“Apa yang sudah menjadi evaluasi Ibu Deputi, akan kita jadikan perhatian. Bilangnya ibu Deputi ‘kan nanti kita akan duduk bersama,” ujar Subur.
Agenda peresmian MPP Kabupaten Malang, kata Subur, saat ini belum masuk prosesnya. Namun begitu, gedung yang sebelumnya direncanakan untuk Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Malang itu, saat ini sudah beroperasi untuk sejumlah proses perizinan.
“Sudah berjalan satu bulan. Sedangkan untuk peresmian, tahapannya masih belum. Karena masih harus melanjutkan persiapan sarpras, kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia),” imbuh Subur.
Selain itu, sesuai instruksi Bupati Malang, HM Sanusi, dengan diwujudkannya Mall Pelayanan Publik ini, diharapkan bisa turut menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Malang.
“Kalau harapan Pak Bupati, ini menjadi satu kesatuan. Artinya, kalau ada peningkatan pelayanan, juga harus ada peningkatan investasi,” pungkas Subur.
Sebagai informasi, saat ini di Indonesia sudah ada 37 MPP. Sedangkan di Jawa Timur, sudah ada 5 MPP. Yakni di Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, Sidoarjo dan Lamongan. Sedangkan yang akan segera diresmikan ada 4. Yakni di Magetan, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. (riz/jan)
