Ilustrasi Vaksinasi.
Malang – Meski belum bisa dipastikan berangkat, namun calon jemaah haji (CJH) Kota Malang, diusulkan mendapat prioritas vaksinasi Covid-19. Sekertaris komisi D DPRD Kota Malang, H. Rokhmad S. Sos., menyebut, vaksinasi merupakan salah satu persiapan keberangkatan yang harus dipenuhi.
‘’Sebagai anggota dewan yang membidangi sosial pendidikan dan kesehatan, tentu vaksinasi ini sebagai bentuk antisipasi kepada jamaah haji. Jika pemerintah Arab Saudi membuka pemberangkatan ibadah haji tahun ini,’’ ungkap Sekertaris Komisi D DPRD Kota Malang ini.
Rokhmad mengatakan, vaksinasi juga menjadi bagian penting dalam melindungi CJH dari paparan Covid-19. Terutama asal Kota Malang. Apalagi nantinya, akan banyak aktivitas fisik yang diharus diikuti, ketika melaksanakan ibadah di tanah suci.
‘’Kita sama-sama memahami, pandemi Covid-19 belum berakhir. Upaya-upaya mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, akan terus dan perlu di lakukan. Dengan adanya vaksin, tentu program vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif, untuk menambah daya tahan tubuh. Agar kita mampu bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19,’’ bebernya.
Apabila CJH sudah mendapatkan vaksin, kalau pun nanti ada yang terinfeksi, saat menjalankan ibadah haji, hanya akan bergejala ringan. Juga tidak menjadi sumber penularan bagi yang lain.
Sebagai informasi, sesuai skala prioritas, pemberian vaksinasi saat ini menyasar 1,4 juta tenaga kesehatan (nakes) pada tahap pertama. Lalu, tahap kedua sebanyak 17,4 juta untuk petugas pelayanan publik dan 21,5 juta kelompok lansia.
Kementerian Kesehatan sendiri, menargetkan akan menyelesaikan vaksinasi Covid-19 bagi calon jamaah haji Indonesia, pada Mei 2021. Sementara Dinas Kesehatan Kota Malang, sampai saat masih menunggu intruksi pusat. Untuk mendata calon jamaah haji yang akan dilakukan vaksinasi.
‘’Masih belum ada informasi resmi,’’ ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif.
CJH yang mendapatkan vaksin, adalah jemaah haji yang telah melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya pada tahun 2020, jamaah haji terpaksa batal berangkat, karena Kerajaan Arab Saudi membatasi pelaksanaan ibadah haji hanya bagi masyarakat Arab Saudi.
‘’Tentunya kita mempunyai skema khusus dan fokus agar dapat terlaksana. Mengingat keberangkatannya juga sudah semakin mendekat,’’ ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkes, terdapat 173.160 orang jamaah yang telah membayar BPIH. Baik haji reguler mau pun haji khusus. Dari angka tersebut sebanyak 57.630 orang berusia di atas 60 tahun.
