malang-post.com

Malang – Pemerintah RI telah berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas melalui Mall Pelayanan Publik (MPP). Begitu pula dengan Walikota Malang Drs H Sutiaji. Bersama 38 kepala daerah menandatanganani komitmen pembangunan MPP. Disaksikan langsung Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3).

Menpan RB, Tjahjo Kumolo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen kuat. Mulai gubernur, bupati maupun walikota. Ini kunci keberhasilan menghadirkan MPP.

“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Tahun 2021, momentum bangkit dari krisis. Maka perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah RI bisa menjawab tantangan global. Bertransformasi menuju negara maju. Pembangunan MPP pun digeber. Saat sudah terwujud 35 MPP di seluruh Indonesia. Sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem maupun sarana prasarana yang dimiliki.

Pemkot Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP. Tempatnya di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mal Kota Malang. Rencananya dilaunching Agustus 2021.

“Kami minta dipastikan bulan agustus 2021 tinggal penyempurnaan akhir,” ujar Sam Aji sapaan akrab Walikota Malang.

Sam Aji mengatakan, saat ini persiapan MPP sudah berjalan. Ia berharap berfungsinya MPP bisa mempermudahkan masyarakat mendapatkan beragam pelayanan dan perizinan. Apalagi lokasinya mudah diakses karena di pusat kota.

“Goalnya adalah, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” ujar Sam Sutiaji.

Pihaknya ingin berinovasi dan berkerja sama dengan PTS dan PTN di Kota Malang. “Saya tadi punya inisiasi. Gimana kalau kita kerjasama dengan APTISI dan PTN. Ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah, bisa juga di MPP. Karena semua sudah serba connecting dengan database di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Itu belum dimiliki daerah lain,” ujar Walikota Sutiaji.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan: Setelah refocusing anggaran covid-19, nantinya akan ada sekitar 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Mall Alun-Alun Kota Malang tersebut.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu. Sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik. (jof/jan)