malang-post.com

Jakarta – Terkait program vaksinasi, yang dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pemberian vaksin diberikan guna mencegah meluasnya penularan di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

Hal ini dijelaskan, menyusul berbagai pemberitaan media massa. Yang mengabarkan tentang pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK. Diselenggarakan selama lima hari, terhitung sejak 18 Februari 2021. Bertempat di Gedung KPK, Jakarta.

Peserta vaksinasi tersebut, adalah pihak internal KPK. Termasuk pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK.

‘’Vaksinasi di KPK diberikan kepada orang-orang yang kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK. Penetapan ini, sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data,’’ jelasnya menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB. yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Melihat data perkembangan penanganan Covid-19, kata dia, kasus penularan di KPK, saat ini sudah tercatat lebih dari 100 kasus positif Covid-19. Diharapkan pemberian vaksin akan mencegah bertambahnya pasien Covid-19, dari lingkungan KPK.

Prof Wiku menekankan, dalam menyelenggarakan setiap program vaksinasi, diputuskan setelah melalui pertimbangan yang presisi. Berbasis data perkembangan penanganan Covid-19 terkini.

Terkait vaksinasi KPK itu sendiri, Wiku menegaskan, keputusan diambil selain menggunakan pertimbangan yang presisi, juga menjunjung aspek keadilan. Sehingga pemberian vaksinasi terselenggara secara berkeadilan dan merata.

“Kami imbau untuk para penerima prioritas vaksinasi, agar menggunakan haknya secara bertanggungjawab. Sesuai pertimbangan medis dan aspek lainnya,’’ tegas Wiku.

Bahkan terhadap penerima prioritas vaksinasi, pemerintah akan memberikan kemudahan. Salah satunya terhadap warga lanjut usia (lansia). Akan diberikan fasilitas, yang lokasinya mudah untuk vaksinasi Covid-19.

Lokasi yang dapat dijangkau lansia, kata dia, tersedia di ibukota provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Diharapkan kedepannya, tidak terjadi antrean warga lansia yang membludak di rumah sakit.

‘’Untuk selanjutnya pemerintah akan terus memperluas cakupan pelaksanaan vaksinasi, sehingga masyarakat terutama lansia yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dapat memperoleh vaksin di lokasi yang lebih terjangkau,’’ lanjutnya.

Kementerian Kesehatan dan fasilitas kesehatan, akan terus memperbaiki sistem antrian vaksinasi. Sehingga warga lansia dapat lebih mudah mendapat informasi jadwal pemberian vaksin. Juga dapat menyesuaikan waktu kedatangan untuk mendapatkan vaksin.

‘’Dengan demikian, kejadian serupa seperti di RSUD Kembangan, dapat dihindari kedepannya,’’ harap Wiku.

Diketahui baru-baru ini ramai diberitakan media massa, terjadi antrean warga lansia yang membludak di RS Kembangan, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan minat yang tinggi dari warga lansia, menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Sementara di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, masih ada keterbatasan. (*rdt)