Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 Dibuka, Dibatasi 2 Orang per Keluarga

Foto Ilustrasi Prakerja (ANTARA)

Jakarta – Pendaftaran program Kartu Prakerja 2021 resmi dibuka dengan kuota untuk 600 ribu orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka langsung pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 ini pada Selasa (23/2).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja selama semester I tahun ini akan tetap menggunakan metode semi bansos. Besaran bantuan pelatihan juga sama dengan yang sebelumnya, yakni sebesar Rp1 juta.

Baca Juga ----------------------------

Selain itu ada pula insentif pasca pelatihan Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta.

Selanjutnya ada insentif survei Rp50 ribu tiap satu kali survey sebanyak 3 kali survei dengan total insentif survei sebesar Rp150 ribu.

Belum diketahui kapan pendaftaran gelombang 12 akan ditutup. Yang pasti, Program Kartu Prakerja pada Semester 1 tahun 2021 diharapkan mencapai target peserta sebanyak 2,7 juta orang.

“Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp 10 triliun,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja juga sama dengan 2020 yaitu WNI, berumur 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Mulai tahun ini, pendaftar program kartu Prakerja akan dibatasi maksimal dua orang per keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penerima bantuan dari pemerintah dan mencegah duplikasi penerima bantuan sosial.

“Penerima Kartu Prakerja dibatasi maksimal hanya 2 anggota keluarga per Kartu Keluarga (KK),” ujarnya.

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa diberikan kepada mereka yang menjadi Penerima Bansos Kemensos (DTKS), yang menerima Bantuan Subsidi Upah, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) maupun penerima Kartu Prakerja 2020.

Terakhir, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan (blacklist) kepada pejabat negara, TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pejabat BUMN/BUMD.

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang-Post – Komunikasi Sosial (Komsos) keluarga besar TNI jajaran Korem 083/Bdj berlangsung pada Kamis (24/6/2021). Bertempat di Aula Skodam V/Brawijaya Malang, Jl. Tugu, Kec....

Pendidikan

Malang-Post – Tren peningkatan kasus Covid-19 di Kota Malang tidak mempengaruhi rencana proses pembelajaran tatap muka (PTM). Sekolah yang semula sudah mulai menjalankan PTM,...

Pendidikan

Malang-Post – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, menggelar wisuda daring, Kamis (24/6/2021). Wisuda tatap muka belum dilakukan karena pertimbangan masih...

Malang Raya

Malang-Post – Aparat gabungan terus berupaya mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menggencarkan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Dalam rangka PPKM Mikro...

Malang Raya

Malang-Post – Kamis (24/6/2021) pagi, aparat gabungan kembali menggelar operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Dalam rangka PPKM Mikro di wilayah Kedungkandang.  Bertempat di...

Opini

Setahun lebih telah berlalu, namun pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan usai. Justru, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan jumlah kematian makin...

Dahlan Iskan

Sang ayah kena Covid. Anaknya tiga. Satu anak di Atambua. Satu lagi di Amerika. Yang di Surabaya harus mencari obat yang sulit didapat: actemra....