Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 Dibuka, Dibatasi 2 Orang per Keluarga

Foto Ilustrasi Prakerja (ANTARA)

Jakarta – Pendaftaran program Kartu Prakerja 2021 resmi dibuka dengan kuota untuk 600 ribu orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka langsung pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 ini pada Selasa (23/2).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan program Kartu Prakerja selama semester I tahun ini akan tetap menggunakan metode semi bansos. Besaran bantuan pelatihan juga sama dengan yang sebelumnya, yakni sebesar Rp1 juta.

Baca Juga ----------------------------

Selain itu ada pula insentif pasca pelatihan Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta.

Selanjutnya ada insentif survei Rp50 ribu tiap satu kali survey sebanyak 3 kali survei dengan total insentif survei sebesar Rp150 ribu.

Belum diketahui kapan pendaftaran gelombang 12 akan ditutup. Yang pasti, Program Kartu Prakerja pada Semester 1 tahun 2021 diharapkan mencapai target peserta sebanyak 2,7 juta orang.

“Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp 10 triliun,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja juga sama dengan 2020 yaitu WNI, berumur 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Mulai tahun ini, pendaftar program kartu Prakerja akan dibatasi maksimal dua orang per keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penerima bantuan dari pemerintah dan mencegah duplikasi penerima bantuan sosial.

“Penerima Kartu Prakerja dibatasi maksimal hanya 2 anggota keluarga per Kartu Keluarga (KK),” ujarnya.

Selain itu, Kartu Prakerja juga tidak bisa diberikan kepada mereka yang menjadi Penerima Bansos Kemensos (DTKS), yang menerima Bantuan Subsidi Upah, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) maupun penerima Kartu Prakerja 2020.

Terakhir, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan (blacklist) kepada pejabat negara, TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pejabat BUMN/BUMD.

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post — Beredar video penghadangan anggota Polri yang menjaga jalur masuk pantai di Malang Selatan. Video berdurasi 23 detik dengan penampakan rombongan diduga dari...

headline

Malang Post — Terkait viralnya video rombongan gowes yang diduga pejabat Pemkot Malang di berbagai medsos, karena masuk lokasi wisata pantai Malang Selatan, sebenarnya...

News

Malang Post – Kakek Samin (70) yang hilang di hutan Cungkup, tercatat pernah hilang dan pulang dalam kondisi sehat tahun 2020. Kali ini harapan besar...

Kesehatan

Malang Post – Kehadiran tikus rumah jelas sangat mengganggu. Tidak hanya bisa merusak barang-barang dan mengotori rumah, hama ini juga berpotensi menjadi agen penyebar...

headline

Malang Post – Dalam rangka percepatan Herd Immunity, Universitas Negeri Malang (UM) kembali sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dosis pertama dan kedua yang ditujukan...

Pendidikan

Malang Post — SMAN 1 Sumberpucung berkomitmen mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda. Salah satunya melalui program vaksinasi remaja. Menggandeng Puskesmas Sumberpucung, vaksinasi dosis...

Ekobis

Malangpost – Kegiatan transfer uang antar bank merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah bank. Dalam kegiatan perbankan yang satu ini,...

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...