
SUMPAH: Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat diambil sumpahnya sebagai Kapolri. (Foto: jpnn)
Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan perintah terkait kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Agar jajarannya tidak menahan tersangka yang sudah menyadari kesalahannya dan minta maaf. Kapolri menekankan anggotanya untuk mengedepankan upaya mediasi.
“Selama berkas belum diajukan ke JPU, tersangka dan korban diberikan ruang untuk mediasi,” sebut Kapolri Listyo dalam Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021, tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.
Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.
Menurut Listyo, Polri akan selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif. Sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Selain itu, agar tetap menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika dan produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. (jan/jpn)