Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Istana : Tak Ada Rencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Foto : Setneg.go.id)

Jakarta – Pemerintah tidak memiliki rencana untuk  merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang ramai diperbincangkan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2) mengutip CNNIndonesia.

Baca Juga ----------------------------

Menurut Pratikno, pelaksanaan Pemilu 2019 sesuai dengan aturan dalam UU Pemilu 7/2017 pun telah berjalan dengan sukses. Meski ada kekurangan kecil dalam implementasinya, kata Pratikno, merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU).

Terkait UU 10/2016 tentang Pilkada yang dijadwalkan berlangsung secara serentak pada November 2024, Pratikno mengatakan aturan dalam beleid tersebut belum dijalankan. Sehingga pemerintah tidak berencana untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada tersebut.

“Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelas mantan Rektor UGM ini.

Pratikno menegaskan bahwa revisi kedua UU tersebut bukan usulan pemerintah. Sejak awal pemerintah tidak pernah berniat merevisi UU Pemilu maupun Pilkada.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sempat mengusulkan draf revisi UU Pemilu yang memuat sejumlah perubahan. Salah satunya mengenai normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023, lalu Pemilu daerah pada 2027. Sementara Pemilu tetap dihelat pada 2024.(cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post — Pria berinisial WK (26) yang tega menyiksa calon anak tirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Batu. Ketetapan itu diutarakan langsung oleh...

News

Malang Post — Panik bercampur syok dan bersyukur sempat selamatkan diri, Rabu (27/10/2021) siang, saat mesin mobil padam tepat di jalur perlintasan kereta api. Brakkk!!...

News

Malang Post – Apa yang sesungguhnya terjadi di rumah Farm Flower Losari Singosari masih misteri. Apa sebab Fitri meninggal dan Agung mengalami luka tusuk...

Kesehatan

Malang Post – Penyakit nyeri dan kanker sangat menyeramkan dan bisa diderita ke siapa saja. Tanpa mengenal usia hingga jenis kelamin seseorang.  Bahkan hampir...

Malang Raya

Malang Post – Dishub Kota Malang dan Polresta Malang Kota sedang menggodok aturan sepeda motor melintas di jalan fly over. Namun, masih dalam tahap...

Malang Raya

Malang Post – Karyawan Ramayana mengikuti simulasi pemadaman kebakaran di Jalan Merdeka Timur nomor 1 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang. Rabu, 27...

Pendidikan

Malang Post –  Dalam rangka menyambut Dies Maulidiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang ke-60, dan berdekatan dengan Hari Santri Nasional 2021, UIN Maulana...

Malang Raya

Malang Post –  Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis Metode Cara Cepat Baca Kitab Kuning Bagi Guru Madrasah Diniyah...