Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Istana : Tak Ada Rencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Foto : Setneg.go.id)

Jakarta – Pemerintah tidak memiliki rencana untuk  merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang ramai diperbincangkan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2) mengutip CNNIndonesia.

Baca Juga ----------------------------

Menurut Pratikno, pelaksanaan Pemilu 2019 sesuai dengan aturan dalam UU Pemilu 7/2017 pun telah berjalan dengan sukses. Meski ada kekurangan kecil dalam implementasinya, kata Pratikno, merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU).

Terkait UU 10/2016 tentang Pilkada yang dijadwalkan berlangsung secara serentak pada November 2024, Pratikno mengatakan aturan dalam beleid tersebut belum dijalankan. Sehingga pemerintah tidak berencana untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada tersebut.

“Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelas mantan Rektor UGM ini.

Pratikno menegaskan bahwa revisi kedua UU tersebut bukan usulan pemerintah. Sejak awal pemerintah tidak pernah berniat merevisi UU Pemilu maupun Pilkada.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sempat mengusulkan draf revisi UU Pemilu yang memuat sejumlah perubahan. Salah satunya mengenai normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023, lalu Pemilu daerah pada 2027. Sementara Pemilu tetap dihelat pada 2024.(cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post – Dalam rangka percepatan Herd Immunity, Universitas Negeri Malang (UM) kembali sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dosis pertama dan kedua yang ditujukan...

Pendidikan

Malang Post — SMAN 1 Sumberpucung berkomitmen mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda. Salah satunya melalui program vaksinasi remaja. Menggandeng Puskesmas Sumberpucung, vaksinasi dosis...

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...

Malang Raya

Malang Post – Bank Sahabat Sampoerna (BSS) Malang bersama mitra bisnisnya, KSP Sahabat Mitra Sejati, kembali menggelontorkan ratusan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak...

Malang Raya

Malang Post – Kodim 0833 Kota Malang melakukan berbagai upaya untuk tingkatkan imun di masa pandemi covid-19. Jumat (17/9), Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang gelar Vaksinasi Massal untuk pelajar bertajuk”Indonesia Sehat, Indonesia Hebat”. Bersinergi bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Dihadiri Bupati Malang HM...

Pendidikan

Malang Post — Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak (IGTKI) Kecamatan Donomulyo melalui Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menggelar workshop....

Pendidikan

Malang Post – Ratusan murid SMP KHA Thohir Pulungdowo Tumpang Kabupaten Malang menjalani vaksinasi di lingkungan sekolah. Ini untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dan menjadi...