Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Istana : Tak Ada Rencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Foto : Setneg.go.id)

Jakarta – Pemerintah tidak memiliki rencana untuk  merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang ramai diperbincangkan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2) mengutip CNNIndonesia.

Baca Juga ----------------------------

Menurut Pratikno, pelaksanaan Pemilu 2019 sesuai dengan aturan dalam UU Pemilu 7/2017 pun telah berjalan dengan sukses. Meski ada kekurangan kecil dalam implementasinya, kata Pratikno, merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU).

Terkait UU 10/2016 tentang Pilkada yang dijadwalkan berlangsung secara serentak pada November 2024, Pratikno mengatakan aturan dalam beleid tersebut belum dijalankan. Sehingga pemerintah tidak berencana untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada tersebut.

“Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelas mantan Rektor UGM ini.

Pratikno menegaskan bahwa revisi kedua UU tersebut bukan usulan pemerintah. Sejak awal pemerintah tidak pernah berniat merevisi UU Pemilu maupun Pilkada.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR sempat mengusulkan draf revisi UU Pemilu yang memuat sejumlah perubahan. Salah satunya mengenai normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023, lalu Pemilu daerah pada 2027. Sementara Pemilu tetap dihelat pada 2024.(cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang yakin proyek pembangunan tol Malang-Kepanjen dimulai 2022. Apalagi, saat ini, proyek tersebut masih akan dibahas persiapan pembebasan lahannya oleh...

Malang Raya

Malang Post – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Malang menggelar bedah rumah sebagai bakti sosial di kawasan Gadang Sukun, Minggu (13/6/2021). Salah satu sasaran...

Malang Raya

Malang Post – Pembangunan jembatan Srigonco di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang terus dimatangkan finishingnya. Agar dapat segera dimanfaatkan. Jembatan ini, merupakan akses yang dibangun untuk mempermudah...

Wisata

Malang Pos –  Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu berkolaborasi dengan Polres Batu menggelar ‘Tour Virtual Gowes Wisata Nasional’. Acara ini digelar  Minggu, 4 Juli...

Pendidikan

Malang-Post – Komitmen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki Malang) yang sering dikatakan Rektor dan akademisi, menyongsong Smart and Green Islamic University...

Malang Raya

Malang-Post – Warga Kota Malang khususnya yang berlokasi di sekitar Jembatan Kedungkandang akan di manjakan dengan berbagai fasilitas baru. Dimana, Pemerintah Kota Malang melalui...

Malang Raya

Malang-Post – Stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang mengalami naik turun (fluktuatif). Bahkan rawan menipis, seiring dengan...

Olahraga

Malang-Post – Senam Anti Covid (Senavid)  kolaborasi Arema Media Group (Ameg) dengan Kodim 0833 Kota Malang, digelar lagi di Lapangan Rampal Kota Malang,  Minggu (13/6/2021)...