
14 HARI: Presiden Jokowi saat menerima vaksin kedua. Antibodi akan muncul paling cepat dua minggu setelah suntikan. (Foto: KPCPEN)
Malang – Masyarakat yang terdata sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib untuk ikut program vaksinasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 9 Februari 2021.
Pada pasal 13A ayat 2 disebutkan, “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.”
Namun ada pengecualian bagi masyarakat yang memang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin Covid-19.
Pasal 13A ayat 4 Perpres Nomor 14 tahun 2021 juga memuat sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin. Sanksi administratif yang dikenakan berupa :
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos)
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda
Sanksi tersebut akan diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.
Pemerintah beralasan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun tak mengikuti vaksinasi, akan menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus corona. (lpn/anw)