Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Long Weekend ASN Dilarang Mudik

Gubernur Khofifah di salah satu acara Pemprov Jatim (Foto: Dok. Humas Pemprov Jatim)

Surabaya – Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, mulai 12 hingga 14 Februari 2021, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan SE agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jatim tidak melakukan perjalanan ke luar daerah. Khofifah juga mengajak warga masyarakat untuk tinggal di rumah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 800/973/ 204.3/2021 tertanggal 10 Februari 2021 tentang Larangan Bagi ASN di Lingkungan Pemprov Jatim Bepergian ke Luar Daerah.

Baca Juga ----------------------------

Gubernur Khofifah mengatakan, kebijakan itumenindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2021, berisi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Khofifah, setiap libur panjang terdapat potensi terjadinya pelonjakan kasus penyebaran Covid-19. Untuk itu, langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan  penularan Covid-19.

“Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan mendukung pelaksanaan SE ini,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (11/2).

Khofifah menjelaskan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan ASN dalam SEitu, di antaranya, ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2021.

Kedua, apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode itu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah.

Ketiga, pemberian izin secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19. Keempat, ASN yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam SE ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (azt/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Senin (29/11), tim gabungan mendatangi kawasan RW 05 Kelurahan Mulyorejo Sukun Kota Malang. Di sana, nakes dan Babinsa Mulyorejo mendatangi sekitar...

News

Malang Post – Profesi advokat atau pengacara selayaknya menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Agar produk hukumnya menjadi kapabel serta mempunyai profesionalitas, integritas dan...

Malang Raya

Malang Post – Camat Donomulyo—Mumuk Hadi Martono, minta Pembina Pramuka inovatif dan kreatif agar ekstrakurikuler Pramuka disukai peserta didik. Sehingga tertanam karakter dengan nilai-nilai...

Olahraga

Malang Post  – Dari gelaran 32 besar Liga 3 Jawatimur yang digelar di stadion Joko Samudro Gresik sore tadi. Tim asal Kabupaten Malang dibawah...

Malang Raya

Malang Post – Pemerintah Kota Malang bersama Korem 083/Bdj dan Kodim 0833 Kota Malang memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Peringatan tersebut terpusat di...

Malang Raya

Malang Post – Sabtu malam (27/11), tim gabungan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang melaksanakan penegakan PPKM. Tim gabungan ini terdiri dari anggota Polsek Kedungkandang...

News

Malang Post – Berpartisipasi melestarikan lingkungan, Ketua TP PKK Jawa Timur (Istri Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak), Arumi Bachsin melaksanakan tanam pohon di Giripurno.  “Kelestarian...

Malang Raya

Malang Post – Sabtu (27/11), Puskesos menyalurkan bansos berupa beras tersebut kepada 90 KPM di Kelurahan Kasin.Babinsa Kasin, Serda Eka mengabarkan, selain menyalurkan bansos,...