Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Long Weekend ASN Dilarang Mudik

Gubernur Khofifah di salah satu acara Pemprov Jatim (Foto: Dok. Humas Pemprov Jatim)

Surabaya – Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, mulai 12 hingga 14 Februari 2021, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan SE agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jatim tidak melakukan perjalanan ke luar daerah. Khofifah juga mengajak warga masyarakat untuk tinggal di rumah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 800/973/ 204.3/2021 tertanggal 10 Februari 2021 tentang Larangan Bagi ASN di Lingkungan Pemprov Jatim Bepergian ke Luar Daerah.

Baca Juga ----------------------------

Gubernur Khofifah mengatakan, kebijakan itumenindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2021, berisi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Khofifah, setiap libur panjang terdapat potensi terjadinya pelonjakan kasus penyebaran Covid-19. Untuk itu, langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan  penularan Covid-19.

“Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan mendukung pelaksanaan SE ini,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (11/2).

Khofifah menjelaskan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan ASN dalam SEitu, di antaranya, ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2021.

Kedua, apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode itu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah.

Ketiga, pemberian izin secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19. Keempat, ASN yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam SE ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (azt/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Koramil 0833/ 02 Kedungkandang bersama Muspika menggelar operasi yustisi untuk menegakkan protokol kesehatan covid-19. Ini juga sekaligus melaksanakan PPKM level 2...

Malang Raya

Malang Post – Dandim 0833 Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona berupaya terus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sebagai imunitas terhadap penyakit dan virus....

Malang Raya

Malang Post — Berbagai macam cara dilakukan Pemkot Batu untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada lansia. Terbaru Pemkot Batu bersama Batu Love Garden (Baloga) Jatim Park...

Malang Raya

Malang Post — Semakin melandainya angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19, membuat kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful...

Malang Raya

Malang Post — Target pendapatan daerah Kota Batu mengalami penurunan sebesar Rp 99,8 miliar. Penurunan target tersebut terungkap saat pembahasan perubahan APBD 2021. Dengan begitu...

ShowBiz

Malang Post — Grup band rock asal Malang, d’Kross, akan berkolaborasi dengan pedangdut terkenal, Clara Gopa (Duo Semangka).  Ini menjawab rasa penasaran para d’Krosser (fans...

headline

Malang Post — Bianglala di Alun-alun Kota Batu mulai berputar kembali, Jumat (22/10/2021) tepat pukul 13.00 WIB. Setelah mati suri selama tiga bulan karena penerapan...

Malang Raya

Malang Post — Tepat pada Jumat (22/10/2021) adalah Hari Santri Nasional. Pandemi Covid-19 belum usai, tapi peran santri di Indonesia sangat besar untuk memajukan Indonesia....