Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Long Weekend ASN Dilarang Mudik

Gubernur Khofifah di salah satu acara Pemprov Jatim (Foto: Dok. Humas Pemprov Jatim)

Surabaya – Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, mulai 12 hingga 14 Februari 2021, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan SE agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jatim tidak melakukan perjalanan ke luar daerah. Khofifah juga mengajak warga masyarakat untuk tinggal di rumah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 800/973/ 204.3/2021 tertanggal 10 Februari 2021 tentang Larangan Bagi ASN di Lingkungan Pemprov Jatim Bepergian ke Luar Daerah.

Baca Juga ----------------------------

Gubernur Khofifah mengatakan, kebijakan itumenindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2021, berisi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19.

Menurut Khofifah, setiap libur panjang terdapat potensi terjadinya pelonjakan kasus penyebaran Covid-19. Untuk itu, langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan  penularan Covid-19.

“Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan mendukung pelaksanaan SE ini,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (11/2).

Khofifah menjelaskan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan ASN dalam SEitu, di antaranya, ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2021.

Kedua, apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode itu, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah.

Ketiga, pemberian izin secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19. Keempat, ASN yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam SE ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (azt/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Wisata

Malang Post – Butuh refreshing di tengah pandemi? Cari tempat menginap sekaligus piknik atau camping? Bisa mencoba di HARRIS Hotel & Conventions Malang. Hotel dengan...

Pendidikan

Malang Post – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) senantiasa memberikan kontribusi dan perhatiannya bagi masyarakat luas. Kampus Putih juga terus memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan....

Malang Raya

Malang Post – Polresta Malang Kota kembali melakukan serbuan vaksinasi dosis pertama di Lapas Kelas I Malang, Selasa (28/9/2021). Dalam kegiatan ini, Polresta Malang Kota...

Kriminal

Malang Post – Upaya Satuan Reskrim Polresta Malang Kota berhasil mengungkap pembunuh di Jalan Emprit, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pelakunya, tidak lain, suami siri korban...

Malang Raya

Malang Post – Forum lalu lintas Kota Batu mulai merumuskan penerapan pembatasan kendaraan dengan sistim ganjil genap. Rumusan tersebut sesuai dengan Inmendagri Nomor 43 tentang...

Malang Raya

Malang Post – Kota Batu jadi kota ke-9 di Jatim yang mencapai herd immunity vaksinasi Covid-19. Sebelumnya, delapan daerah di Jatim telah mencapai herd immunity...

News

Malang Post — Bau busuk menyengat terjepit bebatuan karang pantai Jonggring Saloka, masuk Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Selasa (28/9/2021) pagi, warga pencari rumput...

Pendidikan

Malang Post – Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meraih Juara II Kompetisi Debat Hukum Online Nasional Dies Natalis 26th of Sharia Economic...