Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Karyawan Bebas Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ( Foto : Ig @smindrawati)

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melanjutkan kebijakan insentif pajak berupa pembebasan pajak karyawan. Hal ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, terutama untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP). Ketentuannya, pembebasan pajak ini untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun sesuai klasifikasi.

Baca Juga ----------------------------

Hal itu juga sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tujuannya, untuk mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usaha.

Untuk kebijakan insentif fiskal, pihaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan dunia usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki dan mendukung peningkatan iklim investasi kondusif.

Pembebasan pajak ini untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun. Selain itu juga ada keringanan angsuran pajak korporasi atau PPh 25 untuk korporasi. Namun demikian, Sri Mulyani tak memberikan besaran keringanan yang diberikan.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyatakan akan menanggung pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau pajak gaji karyawan pada Maret 2020. Langkah itu merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak virus corona terhadap perlambatan ekonomi.

Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Sedangkan pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Kebijakan pembebasan pajak karyawan berlaku pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat. Lewat kebijakan itu, penghasilan yang diterima karyawan bertambah dari biasanya. Sebab pendapatan tidak tidak dipotong pemberi kerja.

Insentif itu disambut para pengusaha. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 12.062 perusahaan yang mengajukan keringanan pajak karyawan pada April 2020. Namun, dari jumlah itu hanya 9.610 perusahaan yang disetujui untuk mendapatkan keringanan dalam membayarkan PPh pasal 21, sementara 2.452 sisanya ditolak.(KPC/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Polres Malang menggelar pemilihan Duta Lalu Lintas 2021 di Gedung Satpas Polres Malang, Jum’at (24/9/2021). Kapolres Malang AKBP R Bagoes Wibisono bersama...

headline

Malang Post – Anggota Komisi I DPR RI dapil Malang Raya, Kresna Dewanata Phrosakh menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya,Jika dinilai dari sisi historis Kabupaten Malang...

headline

Malang Post — Tersangka pembunuh Ratna Darumi (56) warga Jl Emprit Mas, RT 04/RW 10, Kelurahan/Kecamatan  Sukun, Kota Malang telah ditetapkan Polresta Malang Kota. Pelaku...

Malang Raya

Malang Post – Dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19kegiatan vaksinasi terus gencar dilaksanakan di wilayah Kota Malang. Terkait upaya tersebut Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan  Edy  Jarwoko, memberi apresiasi pada FKUB Kota Malang yang menggelar dialog umat beragama di Hotel Tugu...

Malang Raya

Malang Post – Guna kelancaran kegiatan Vaksinasi di wilayah Kota Makang, TNI/POLRI dan Tim Satgas Covid-19 Kota Malang melaksanakan pengamanan dan pemantauan jalannya vaksinasi...

Malang Raya

Malang Post – Dialog kerukunan diselenggarakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Malang di Hotel Tugu Kota Malang, Sabtu (25/9/2021). KH Taufik Kusuma, Ketua...

Malang Raya

Malang Post – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) meraih penghargaan Kategori Tourism & Creative Campaign Award 2021 dalam acara...