PERDANA: Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kota Batu beberapa waktu lalu. Ternyata untuk pendukung vaksinasi, masih kekurangan dana hingga Rp 3 miliar. (Ananto Wibowo/DI’s Way Malang Post)
Batu – Proses vaksinasi Covid-19 Kota Batu, baru saja dimulai pekan kemarin. Meski begitu, jumlah anggaran untuk mendukung proses pemberian vaksin Covid-19 itu, masih dirasa kurang. Bahkan bisa dikatakan, kekurangan sangat besar.
Kepala Dinas Kesehatan (Kota Batu), drg. Kartika Trisulandari membenarkan adanya kekurangan anggaran tersebut. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.
‘’Kekurangan anggaran itu, untuk dukungan vaksinasi. Karena adanya acuan baru untuk vaksinasi. Meski sebelumnya untuk kegiatan pendukung vaksinasi, sudah dianggarkan di APBD murni,’’ kata Kartika kepada Di’s Way Malang Post.
Anggaran yang dibutuhkan sebagai pendukung vaksinasi, kata dia, meliputi proses kegiatan sosialisasi, evakuasi, distribusi, pelatihan vaksinator, OJT dan back up APD habis pakai.
‘’Untuk jumlah kekurangan sudah kami sampaikan. Saat ini tinggal menunggu keputusan dari Timgar dan Banggar. Seperti apa kelanjutannya. Akankah menggunakan BTT atau menunggu adanya pergeseran anggaran,’’ beber Kartika.
Jumlah anggaran yang telah dimasukkan ke dalam APBD murni itu sendiri, meliputi; modal, belanja modal, belanja bahan habis pakai dan belanja sosialisasi tingkat kota.
Rinciannya berupa belanja modal senilai Rp 1,9 miliar, untuk vaccine refrigerator enam unit, vaccine carrier 90 box. Disusul untuk belanja bahan habis pakai, senilai Rp 986 juta. Meliputi spuit 3 CC 1000 box, safety box 1.975 pcs, alkohol swab 2.000 box, plasterin 1.000 box, apron disposible 1.050 box.
Berikutnya untuk face shield 500 pcs, masker 3 ply 1.000 box, masker n-95 sejumlah 1.000 box, sarung tangan 1.500 box. Ditambah lagi dengan belanja sosialisasi tingkat kota senilai Rp. 14,4 juta. Dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2.9 miliar.
‘’Meski terdapat kekurangan jumlah anggaran, untuk sementara ini Insyaallah kebutuhan logistik masih terpenuhi. Kami juga masih mendapatkan support dari Pemprov Jatim,’’ ungkap dia.
Kata Kartika, support itu berupa bantuan pendukung dropping. Meliputi APD vaksinator sejumlah 1.400 set, safety box 25 pcs, ads 1.400 pcs, dan vtm sebanyak 800 pcs.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud menjelaskan, mengenai adanya kekurangan, Dinkes bisa segara merinci kekurangannya apa saja ke Timgar. Yang kemudian hasilnya disampaikan ke Banggar.
‘’Kami akan menunggu pengajuan. Serta rincian kekurangan yang dibutuhkan untuk vaksinasi apa saja. Jika kebutuhan memenuhi persyaratan. Ambil BTT juga tidak apa-apa. Jika memungkinkan, bisa juga melakukan pergeseran internal,’’ jelas Didik.
Menurutnya, yang utama adalah kekurangan bisa segera dikoordinasikan dengan BKAD serta meminta petunjuk dari Inspektorat. Dengan tujuan, agar keputusan bisa segera diambil.
Sementara itu terpisah, Direktur Rumah Sakit (RS) Karsa Husada, dr Tries Anggraini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Batu, untuk bisa memberi edukasi yang masif kepada masyarakat tentang Covid-19. Menurutnya, tugas Dinkes memberikan edukasi kepada masyarakat sangat vital.
‘’Pemerintah dalam hal ini lebih ke arah melakukan edukasi maupun penyuluhan melalui Puskesmas dan lainnya. Ini masalah bersama,’’ katanya.
RS Karsa Husada menerima pasien terkonfirmasi positif Covid-19 setiap hari. Tries juga mengajak masyarakat untuk selalu rajin dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, sekalipun itu di dalam rumah dan lingkungan terdekat.
‘’Setiap hari selalu ada, karena fenomena sekarang ini orang bisa tes PCR mandiri. Tetapi tantangannya memang karena stigma sehingga berusaha supaya orang tidak tahu,’’ terang Tries.
‘’Padahal seharusnya kalau kena Covid-19 berusaha mencari info sembuh, bisa kemudian isolasi mandiri, atau ke RS agar dapat obat melawan virus. Masyarakat jangan sembunyi atau menutup diri tetapi meminta pertolongan dan obat-obatan,’’ katanya. (ano/rdt)
