Bupati Malang, Sanusi. (DMP)
Malang – Masih menumpuknya gula lokal di gudang-gudang pabrik gula (PG) karena penjualan macet, mendapat perhatian Bupati Malang, HM Sanusi. Pemkab Malang berencana bersurat ke Presiden RI, Joko Widodo, untuk mendesak sejumlah investor menepati janjijinya. Yaitu, membeli gula petani lokal.
Terutama, para investor yang mendapatkan kuota impor gula rafinasi dan telah membuat perjanjian dengan Asosiasi Petani Tebu Republik Indoensia (APTRI). Sebab, kebijakan impor gula yang dilakukan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, dinilai menjadi penyebab macetnya penjualan gula lokal di sejumlah daerah. Termasuk di Kabupaten Malang.
Diberitakan DI’s Way Malang Post sebelumnya, masih ada sekitar 62 ribu ton gula yang saat ini menumpuk di dua PG di Kabupaten Malang. Yakni, PG Kebonagung di Kecamatan Pakisaji dan PG Krebet di Kecamatan Buluawang. “Kami nanti membantu dengan bersurat ke Presiden Jokowi langsung,” ujar Bupati Malang, HM. Sanusi, Selasa (26/1).
Sanusi mengatakan, penyuratan dilakukan agar Presiden bisanya mendesak investor menepati janjinya untuk membeli gula dari petani lokal. Terutama investor yang mendapat kuota impor gula rafinasi. “Kemarin kan sudah janji untuk menekan kontrak dan dibatalkan. Nah, ini kami minta bantuan ke Presiden agar investor menepati janjinya,” imbuh dia
Menurut Sanusi, pedagang takut kulakan gula lokal karena lebih mahal daripada gula rafinasi atau gula mentah impor itu. Harga gula lokal Rp 10.800 per kilogram, tetapi kalau gula impor hanya sekitar Rp 7.000 per kilogram. Itupun gula sudah diolah. Kemudian, mereka jual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) sekitar Rp 12.000. Makanya, mereka lebih memilih yang impor,” ujar Ketua DPD APTRI PG Kebon Agung, Dwi Irianto
Untuk itu, Dwi mengaku hanya ada satu cara untuk menjual puluhan ribu stok itu. Yakni, memaksa investor yang sudah berjanji membeli agar menepati komitmennya.
“Ya lewat Presiden itu. Agar investor itu membeli. Kalau tidak, petani lokal kami tekor. Mereka sudah keluar produksi, tetapi hingga kini belum dibayar,” pungkas Dwi Irianto.(riz/jan)
