Malang – Sepuluh nama pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang diajukan untuk mendapat vaksin pertama, ternyata masih belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Dari informasi yang dihimpun, dari 10 pejabat tersebut, termasuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Malang dan beberapa pejabat lainnya.
Saat ini, Pemkab Malang juga tengah melakukan berbagai upaya. Untuk meyakinkan masyarakat terkait vaksin Covid-19. Seperti sosialisasi. Termasuk juga dengan mengajukan 10 pejabat Pemkab Malang, adalah bagian dari meningkatkan kepercayaan masyarakat.
‘’Dari 10 yang kita ajukan, sebenarnya belum disetujui oleh Pusat. Apabila disetujui, kita akan menambah lima pejabat lagi untuk di vaksin. Tapi belum ditentukan, siapa kira-kira yang cocok,’’ ujar Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.
Selain itu, dengan beredarnya video di sejumlah media sosial, terkait para pejabat yang menyatakan kesiapannya untuk divaksin, diharapkan membuat masyarakat semakin. Terhadap vaksinasi, sebagai upaya penanganan Covid-19.
Sementara itu, saat ini tenaga kesehatan (nakes) yang akan bertugas melakukan vaksinasi kepada masyarakat, juga sedang dalam masa pembinaan. Sebelum nantinya akan bertugas, yang diperkirakan pada bulan Februari mendatang.
‘’Saat ini, vaksinator masih dalam tahap pembinaan, menjelang hari H pelaksanaan vaksinasi, Februari 2021 mendatang,’’ imbuh Wahyu.
Sedangkan untuk jumlah dosisnya, dari informasi yang dihimpun, Kabupaten Malang mendapat 8.000 dosis vaksin. Menurutnya jumlah tersebut dinilai masih kurang.
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, sebenarnya telah mengajukan sebanyak 5.728 orang untuk divaksin pada tahap pertama. Dengan setiap orang mendapat dua dosis vaksin. Artinya, kebutuhan vaksin dari jumlah yang diajukan adalah sebanyak 11.516 dosis
‘’Itu sebenarnya masih kurang ya. Tapi kita masih menunggu kepastian dari Dinas Kesehatan. Biar bagaimanapun, Dinkes yang melakukan pendataan. Mana yang harus diutamakan mana yang tidak,’’ pungkas wahyu. (riz/jan)