Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Kematian 6 Laskar FPI, Jokowi: Jangan Ada yang Disembunyikan

Tangkapan Layar Keterangan Pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI (29/11).

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/2021). Pertemuan digelar setelah menerima laporan Komnas HAM. Soal kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi 7 Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspon pemerintah dengan transparan. “Mengajak saya bicara, yang isinya itu mengharap dikawal. Agar seluruh rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi melalui akun Youtube Kemenko Polhukam.

Baca Juga ----------------------------

Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Karena tewas saat berada dalam penguasaan petugas kepolisian. Meminta penuntasan melalui pengadilan.

“Nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM.

Komnas HAM juga menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait ini, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan. Kami tidak akan menutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM. Berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (jan/jpn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang-Post – Seorang warga Kelurahan Songgokerto bernama Nanang ditemukan tewas saat mencari rumput di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Diketahui, Nanang sering mencari rumput di...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan menggencarkan operasi yustisi penegakan disiplin prokes. Digelar dalam rangka PPKM Mikro di wilayah...

Malang Raya

Malang-Post – Program vaksinasi Covid-19 di Kota Malang terus dilakukan. Selasa (15/6/2021) pagi, giliran warga RW 11 Kelurahan Cemorokandang yang divaksin.  Vaksinasi diikuti 150...

Opini

Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya sumber daya alam dan kaya akan budaya. Membahas tentang kebudayaan Indonesia tentu bukan lah sutau hal yang asing...

Dahlan Iskan

Ini taruhan baru: apakah RUU Pajak akan ditarik oleh pemerintah atau diminta terus dibahas di DPR. Tokoh DPR dari Golkar jelas minta agar RUU...

Arema

Malang Post – Manajemen tim Arema FC, mendadak merilis dua unggahan pada akun resmi instagram mereka @aremafcofficial. Bergambarkan Diego Michiels dan bertuliskan; Welcome to Arema FC dan Selamat...

Arema

Malang Post – Dua tim papan atas di Tanah Air, Arema FC dan Persib Bandung, harus ‘saling bunuh’ lebih awal. Di even pramusim Piala Walikota...