Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Kematian 6 Laskar FPI, Jokowi: Jangan Ada yang Disembunyikan

Tangkapan Layar Keterangan Pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI (29/11).

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/2021). Pertemuan digelar setelah menerima laporan Komnas HAM. Soal kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi 7 Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspon pemerintah dengan transparan. “Mengajak saya bicara, yang isinya itu mengharap dikawal. Agar seluruh rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi melalui akun Youtube Kemenko Polhukam.

Baca Juga ----------------------------

Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Karena tewas saat berada dalam penguasaan petugas kepolisian. Meminta penuntasan melalui pengadilan.

“Nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM.

Komnas HAM juga menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait ini, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan. Kami tidak akan menutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM. Berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (jan/jpn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Pendidikan

Malang Post — Kerja sama demi kerja sama terus dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kali ini, Kampus Putih mulai menjalin Kerjasama dengan Universidade Regional...

News

Malang Post – Kos-kosan di Jl Mondoroko Gang 1, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mendadak gempar, Kamis malam. Dari salah satu kamar kos...

Dahlan Iskan

DARI luar kelihatan tenang-tenang saja. Di dalamnya terasa sangat bergemuruh: kapan Muktamar ke-34 NU. Harusnya tahun 2020 lalu. Tapi ada Covid-19. Baca Juga ----------------------------...

News

Malang Post — Seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, Jumat (3/12/2021) siang, ditemukan tidak bernyawa di lantai 3 kamar kosan seputar Sukun. Lehernya terbelit kain di...

Malang Raya

Malang Post – Vaksinasi covid-19 menjadi program utama di akhir tahun 2021 di Kota Malang. Sasaran vaksinasi saat ini yaitu warga lanjut usia di...

Malang Raya

Malang Post – Kamis malam (2/12), tim gabungan Polsek dan Koramil Kedungkandang dan kecamatan, menyisir sejumlah wilayah untuk penegakan prokes. Anggota Koramil Kedungkandang, hadir...

Wisata

Malang Post — Pariwisata kota Malang dan sekitarnya mulai mengeliat kembali pasca kelonggaran PPKM oleh pemerintah. Akhir tahun 2021 Atria Hotel Malang melaunching promo Food...

News

Malang Post – Musibah menimpa warga Pakis selepas takjiah dan melaju kencang untuk berangkat kerja, Kamis (2/12/2021) pagi di Jalan Raya Ampeldento, Kecamatan Pakis,...