Kematian 6 Laskar FPI, Jokowi: Jangan Ada yang Disembunyikan

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14/1/2021). Pertemuan digelar setelah menerima laporan Komnas HAM. Soal kasus tewasnya enam Laskar FPI yang ditembak polisi 7 Desember 2020.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Jokowi menginginkan hasil laporan direspon pemerintah dengan transparan. “Mengajak saya bicara, yang isinya itu mengharap dikawal. Agar seluruh rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam keterangan resmi melalui akun Youtube Kemenko Polhukam.

Komnas HAM menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM atas kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Karena tewas saat berada dalam penguasaan petugas kepolisian. Meminta penuntasan melalui pengadilan.

“Nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya,” tutur Mahfud menyikapi kesimpulan Komnas HAM.

Komnas HAM juga menyimpulkan adanya penggunaan senjata api oleh sipil. Sebab, terjadi aksi tembak menembak antara mobil yang ditumpangi enam laskar dengan kepolisian. Terkait ini, pemerintah tidak akan mengesampingkan. Terlebih, aturan jelas melarang sipil membawa senjata api.

“Nanti kami ungkap di pengadilan. Kami tidak akan menutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyerahkan laporan setebal 106 halaman kepada Jokowi. Laporan diserahkan langsung tujuh komisioner Komnas HAM. Berisi tentang kasus tewasnya enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

“Termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Kamis.

Saat penyerahan laporan, kata Taufan, Komnas HAM turut berbincang dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menekankan peringatan ancaman kekerasan di dalam ruang politik atau demokrasi Indonesia.

“Jadi apa yang terjadi pada 7 Desember, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” ujar pria Pematang Siantar itu. (jan/jpn)