Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

PSBB Jawa-Bali Diperketat Mulai 11 Januari

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, guna menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

“Pemerintah melihat perlu beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pembatasan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/1)

Baca Juga ----------------------------

PSBB Jawa Bali ini berlaku mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ujar Airlangga.

Keempat parameter tersebut adalah tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 persen. Lalu tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14 persen dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi diatas 70 persen.

Berdasarkan parameter tersebut, Airlangga menyebutkan sejumlah wilayah di Jawa-Bali yang akan menerapkan pembatasan aktivitas, yakni di Jakarta dan sekitarnya meliputi seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Di Banten meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya.

Di Jawa Barat di luar wilayah Jabodetabek yakni Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi.

Di Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.

Di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

Sementara di Jawa Timur, pembatasan akan diterapkan di Malang Raya dan Surabaya Raya.

Adapun di Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung akan diberlakukan pembatasan

Pembatasan kegiatan masyarakat ini antara lain membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen, belajar dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, jam operasi moda transportasi, hingga pembatasan tempat ibadah. (anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

Malang Post — Beredar video penghadangan anggota Polri yang menjaga jalur masuk pantai di Malang Selatan. Video berdurasi 23 detik dengan penampakan rombongan diduga dari...

headline

Malang Post — Terkait viralnya video rombongan gowes yang diduga pejabat Pemkot Malang di berbagai medsos, karena masuk lokasi wisata pantai Malang Selatan, sebenarnya...

News

Malang Post – Kakek Samin (70) yang hilang di hutan Cungkup, tercatat pernah hilang dan pulang dalam kondisi sehat tahun 2020. Kali ini harapan besar...

Kesehatan

Malang Post – Kehadiran tikus rumah jelas sangat mengganggu. Tidak hanya bisa merusak barang-barang dan mengotori rumah, hama ini juga berpotensi menjadi agen penyebar...

headline

Malang Post – Dalam rangka percepatan Herd Immunity, Universitas Negeri Malang (UM) kembali sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac dosis pertama dan kedua yang ditujukan...

Pendidikan

Malang Post — SMAN 1 Sumberpucung berkomitmen mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda. Salah satunya melalui program vaksinasi remaja. Menggandeng Puskesmas Sumberpucung, vaksinasi dosis...

Ekobis

Malangpost – Kegiatan transfer uang antar bank merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah bank. Dalam kegiatan perbankan yang satu ini,...

Malang Raya

Malang Post – Hutan Kota Malabar menjadi pusat kegiatan aksi bersih-bersih yang diinisiasi jajaran Kodim 0833 dalam hal ini Koramil Klojen pemangku wilayah. Tidak...