Palsukan Surat Rapid Terancam Pidana

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19, menanggapi berbagai informasi yang ramai di media sosial. Tentang hasil rapid tes Covid-19 yang dipalsukan dan terdapat indikasi transaksi jual beli. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menegaskan, perbuatan itu dapat berujung pada sanksi pidana. 

Karena surat keterangan dokter yang menyatakan negatif Covid-19, adalah aturan dari prasyarat perjalanan. Yang  bertujuan mencegah penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. 

‘’Dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu, dapat dijatuhkan sanksi. Diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 267 ayat 1, pasal 268 ayat 1 dan 2. Yaitu pidana penjara selama 4 tahun,’’ tegasnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Gedung BNPB, akhir pekan ini.

Masyarakat diminta untuk menghindari melakukan praktek kecurangan tersebut. Bahkan bila ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut terjadi, diminta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena jika dibiarkan, dapat berdampak pada penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat tidak terkendali.

Bahayanya lagi, dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa. Apabila orang yang ternyata positif, namun menggunakan surat keterangan yang palsu dan akhirnya menulari mereka yang berada di kelompok masyarakat yang rentan.

‘’Maka jangan pernah bermain-main dengan hal ini,’’ tegas Wiku. 

Sementara itu terkait tambahan vaksi Covid-19, sebanyak 1,8 juta dosis sudah tiba di bandara Soekarno Hatta Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (31/12/2020) lalu. Diangkut menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER Garuda Indonesia.

Hadir saat penjemputan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, vaksin yang dimuat dalam 11 buah Envirotrainer, peti kemas berpendingin, dibawa ke warehouse Garuda Indonesia terlebih dahulu. Untuk dilakukan pengisian ulang daya Envirotainer.

Vaksin kemudian dibawa dengan empat truk flatbed ukuran 40 feet. Disimpan di lokasi penyimpanan khusus milik Bio Farma di Bandung, dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman sesuai dengan standar WHO.

Kedatangan vaksin ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya 1,2 juta vaksin Sinovac tiba pada 6 Desember 2020 lalu. Hingga total ketersediaan vaksin bentuk jadi asal Sinovac menjadi 3 juta dosis. Selanjutnya akan diikuti dengan pengiriman suplai vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku (bulk), sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari bulan Januari 2021.

Sebelumnya pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) Tbk. menandatangani kesepakatan suplai vaksin COVID-19 dari Novavax – pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan AstraZeneca – pengembang vaksin dari Inggris dan Jerman. Masing-masing 50 juta dosis dengan opsi penambahan 80 juta dosis vaksin Novavax dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca.

‘’Kita menyaksikan kedatangan tahap ke-2 vaksin Sinovac ke Indonesia. Insyaallah dengan do’a seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, vaksin ini sudah bisa kami distribusikan ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kita bisa memulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita,’’ kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya.

Sementara, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengungkapkan, ‘’Dari awal kita terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain. Secara paralel pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman,’’ paparnya.

‘’Kemarin kita menerima kabar, Emergency Use Authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA) Inggris. Ini tentunya kabar yang baik karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Melalui mekanisme reliance ini proses penerbitan UEA oleh Badan POM, atas AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review EUA di Indonesia,’’ paparnya. (* – rdt)