Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

FPI Ganti Nama, Mahfud MD Bilang Begini

Jakarta – Setelah seluruh aktivitasnya resmi dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI) mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan selama tidak melanggar hukum, mendirikan perkumpulan seperti organisasi masyarakat diperbolehkan.

Baca Juga ----------------------------

“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis Menkopolhukam, Jumat (1/1) mengutip CNN.

Mahfud mengatakan, tak ada langkah khusus yang akan dilakukan pemerintah terkait pendirian organisasi baru yang dideklarasikan sejumlah pentolan FPI itu. Sebab setiap hari, kata Mahfud, juga banyak organisasi berdiri di Indonesia.

“Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tak apa-apa juga,” ucap dia.

Mahfud kemudian menyinggung sejarah masa lalu Ialu saat Masyumi yang bubar, lalu kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya.

“PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang. PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya,” Ujar Mantan Ketua MK ini.

Bahkan mahfud juga menyebut Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU, yang juga tidak ditindak hingga bubar.

Mahfud menegaskan, secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Keputusan tersebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11/ 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, terkait Undang-undang Ormas. (cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post – Kodim 0833 Kota Malang melakukan berbagai upaya untuk tingkatkan imun di masa pandemi covid-19. Jumat (17/9), Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol...

Malang Raya

Malang Post – Pemkab Malang gelar Vaksinasi Massal untuk pelajar bertajuk”Indonesia Sehat, Indonesia Hebat”. Bersinergi bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Dihadiri Bupati Malang HM...

News

Malang Post —  Musibah menimpa karyawan Koperasi Simpan Pinjam Delta Surya Purnama cabang Purwosari Pasuruan. Rabu (15/9/2021) siang di Jl Raya Songsong Ardimulyo Singosari...

Malang Raya

Malangpost – Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko memantau langsung vaksinasi untuk warga Kelurahan Gading Kasri dan pedagang Pulosari. Sofyan Edi hadir...

Malang Raya

Malang Post — Dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali mencuat.  Kali ini di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Malang Corruption Watch (MCW)...

Pendidikan

Malang Post — Ratusan siswa-siswi SMPN 01 Donomulyo Kabupaten Malang menjalani vaksinasi di lingkungan sekolahnya. Ini dilakukan untuk membentengi diri dari paparan virus Covid-19 dan...

News

Malang Post — Seorang pengendara sepeda motor tergeletak masih memakai jas hujan dan helm, Minggu (12/9/2021) pagi di Jl Raya Gadang. Tepatnya di selatan perempatan...

News

Malang Post — Salip mobil dengan ruang kurang atau berhaluan terlalu ke kanan, kadang berbahaya dan menyebabkan musibah tabrakan.  Jumat (10/9/2021) pukul 14.45, tabrakan keras...