Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

FPI Ganti Nama, Mahfud MD Bilang Begini

Jakarta – Setelah seluruh aktivitasnya resmi dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI) mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan selama tidak melanggar hukum, mendirikan perkumpulan seperti organisasi masyarakat diperbolehkan.

Baca Juga ----------------------------

“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis Menkopolhukam, Jumat (1/1) mengutip CNN.

Mahfud mengatakan, tak ada langkah khusus yang akan dilakukan pemerintah terkait pendirian organisasi baru yang dideklarasikan sejumlah pentolan FPI itu. Sebab setiap hari, kata Mahfud, juga banyak organisasi berdiri di Indonesia.

“Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tak apa-apa juga,” ucap dia.

Mahfud kemudian menyinggung sejarah masa lalu Ialu saat Masyumi yang bubar, lalu kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya.

Baca Juga ----------------------------

“PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang. PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya,” Ujar Mantan Ketua MK ini.

Bahkan mahfud juga menyebut Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU, yang juga tidak ditindak hingga bubar.

Mahfud menegaskan, secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Baca Juga ----------------------------

Keputusan tersebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11/ 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, terkait Undang-undang Ormas. (cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang post – Kemenkumham korwil Malang deklarasi janji kinerja 2022 di Lapas Wanita Klas IIA Malang, Selasa (25/1). Jajaran samping, yaitu Kodim 0833 Kota...

Kriminal

Malang Post —  Pasca membekuk tersangka curanmor, kini Resmob Polresta Malang mengeler mereka. Tujuannya untuk melacak komplotan lainnya. Proses penangkapannya, mendadak menyebabkan arus lalu...

Malang Raya

Malangpsot – Setelah melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Kota Malang beberapa waktu lalu, kini Kodim 0833/Kota Malang menggelar vaksinasi kepada anggota dan ibu-ibu Persit Kartika...

headline

Malangpost – Senin pagi (24/1), Forkopimda Kota Malang meluncurkan Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan (Pamor Keris) di depan halaman Balaikota Malang. Ratusan personel bergabung...

headline

Malangpost – Bau tak sedap merebak lagi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Belum kering borok yang dibongkar KPK atas tangkap tangan hakim Itong dan Panitera...

headline

Malang Post —  Kecelakaan di Simpang Bengawan Solo Jl Panglima Sudirman Kota Malang kembali terjadi. Kali ini sebuah truk Mitsubishi Colt bernopol N 9065...

Malang Raya

Malang Post –  Doa Lintas Agama dan Ngaji Budaya di gelaran 1000 Sajen dan Dupa, dilakukan di depan Balai Kota Malang, Sabtu (22/1/2022). Kegiatan...

Malang Raya

Malangpost – Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH, MH menghadiri Perayaan Natal Oikoumene Kabupaten Malang Tahun 2021 di Pendopo Agung Kabupaten...