BLT Dana Desa Sentuh 8 Juta Keluarga

Jakarta – Realisasi kumulatif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga 14 Desember mencapai Rp 481,61 triliun, atau 69,3 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun. Menurut Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), yang mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyerapan program PEN, jika dihitung dari realisasi per 30 September 2020, sebesar Rp 318,48 triliun, maka penyerapan berjalan pada Kuartal IV 2020 telah mencapai sebesar Rp 163,13 triliun.

‘’Di Kuartal IV 2020, awalnya direncanakan penyerapan minimal Rp 100 triliun, sampai saat ini realisasinya telah mencapai Rp 163,13 triliun. Masih ada sisa waktu dua minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi merealisasikan sisa anggaran ini,’’ ujar Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Hingga 14 Desember, sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 217,16 triliun, atau 94,15 persen dari pagu anggaran Rp 230,66 triliun. Sementara sektor UMKM terealisasi sebesar Rp 106,25 triliun atau 91,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 115,82 triliun. Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi. Yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi.

‘’Sektor sosial dan UMKM pencapaiannya hampir selesai. Yang akan jadi prioritas berikutnya, sektor pembiayaan korporasi. Akan ada dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp 15 triliun. Juga dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini,’’ tambah Budi Gunadi.

Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi, adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

‘’BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT. Kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi Covid-19. Yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa. Sasarannya keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur dan kelompok marjinal lainnya,’’ jelas Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.

BLT Dana Desa, sudah terealisasi Rp 20,41 triliun dari total pagu Rp 31,8 triliun. Menyentuh sekitar delapan juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH. Yang belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial. Baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja. 

‘’Dari delapan juta KPM BLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial, tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis.  Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur,’’ papar Abdul Halim Iskandar.

Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan, banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa.  ‘’Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut, melalui BLT Dana Desa, Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer. Karena dari delapan juta KPM, setelah kita lihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan Perempuan sebagai Kepala Keluarga,’’ terangnya.

Adapun realisasi penyerapan Dana Desa lainnya adalah Desa Tanggap Covid-19 Rp 3,17 triliun, Padat Karya Tunai Desa Rp 15,23 triliun dan pembangunan infrastruktur Rp 8,43 triliun. Total Dana Desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember sebesar Rp 47,25 triliun dari pagu anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp 71,19 triliun.

Sisa Dana Desa sebesar Rp 23,93 triliun akan digunakan untuk BLT Dana Desa hingga Desember nanti. Dengan alokasi sebesar Rp 8,04 triliun dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp 15,88 triliun.

‘’Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa. Apabila Rp 15,88 triliun dipakai Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55 persen, maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,’’ pungkas Abdul Halim Iskandar. (rdt)