Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi.( Foto: Ananto/HARIAN DI’ S WAY MALANG POST)
Batu – Perumdam Among Tirto Kota Batu digelontor penyertaan modal Rp 5,6 miliar dari Pemkot Batu. Tahun depan, dana itu akan digunakan memaksimalkan program subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Juga digunakan pengembangan zona merah atau sulit air. Itu dikatakan langsung Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi. Pihaknya mengajukan Rp 20 miliar dan mendapat Rp 5,6 miliar.
Selain itu, pihaknya juga mendapatkan subsidi MBR dari Kementerian PUPR. Sekitar Rp 2,3 miliar. Sedangkan untuk pengembangan jaringan air di zona merah sekitar Rp 3 miliar. Program lainnya, secara tak langsung akan dipending tahun berikutnya.
“Sebenarnya kami memiliki enam program. Namun untuk tahun depan, kami akan memaksimalkan dua program itu lebih dulu. Dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Serta mampu menambah pelanggan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat,” bebernya.
Sementara itu untuk empat program yang tak tereksekusi pada tahun 2021 ini. Secara otomatis akan dipending ke tahun berikutnya.
“Yang kita pending seperti pembangunan Museum Air, penertiban jaringan liar di Desa Oro-Oro Ombo, rencana revisi penyesuaian tarif MoU antara Perumdam Kota/Kabupaten Malang dan air minum dalam kemasan (AMDK). Karena anggarannya sangat minim,” beber Sokeh sapaan akrabnya.
Pemendingan itu harus dilakukan. Pasalnya, jika enam program dipaksakan tereksekusi langsung tahun 2021, butuh dana penyertaan modal sebesar Rp 48 miliar. Jumlah tersebut juga telah tertuang dalam Raperda Penyertaan Modal Perumdam Among Tirto.
Sementara itu, Wakil Ketua l DPRD Kota Batu, Nurrochman menyampaikan: Jika persetujuan realistis anggaran penyertaan modal di Perumdam Among Tirto. Menyesuaikan Perda Perumdam pada setiap tahunnya serta kondisi keuangan daerah.
“Untuk program yang belum tereksekusi yakni AMDK dan Museum Air. Kami rasa bisa dilaksanakan di tahun selanjutnya. Apalagi di tahun 2021 instruksi dari pemerintah pusat anggaran lebih digunakan untuk pemulihan ekonomi. Serta juga didasarkan atas kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Dikatakan dia, dalam pembahasan di KUA PPAS 2021 Perumdam dialokasikan Rp 2,5 miliar. Dari permintaan penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar. Namun setelah dilakukan pembahasan oleh timgar dan banggar disetujui penyertaan modal senilai Rp 5,6 miliar.
Pada dasarnya DPRD ingin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Batu. Bisa menjalankan program yang fokus pada pelayanan masyarakat seperti jaringan air bersih secara merata dan peningkatan pelayanan. (ant/jan)
