Aliansi Arek Suroboyo melakukan aksi damai di Gedung Negara Grahadi Selasa (24/11). ( Foto : Nivita Saldyni/Urbanasia)
Surabaya – Aksi penolakan terhadap Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab terjadi di Surabaya. Penolakan tersebut disampaikan Aliansi Arek Suroboyo yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Surabaya, saat melakukan aksi damai di Gedung Negara Grahadi Selasa (24/11). Massa bahkan mengancam akan menutup Bandara Internasonal Juanda di Sidoarjo, dan Bandara Abdul Rachman Saleh Malang, jika Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab mengunjungi Jawa Timur (Jatim).
“Ketika Rizieq masih bersikukuh mau keliling untuk melakukan roadshow keliling ke daerah di Jatim, maka kami akan memboikot bandara baik di Bandara Juanda Surabaya maupun di Abdulrachman Saleh, Malang,” kata Korlap Aksi Aliansi Arek Suroboyo, Ahmad Zazuli di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (24/11), dikutip dari CNN Indonesia.
Penolakan tersebut diserukan karena mereka tak ingin kehidupan masyarakat Jatim rusak oleh dakwah yang dinilai bernada provokasi, kebencian, dan kalimat tidak pantas.
“Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang humanis, pluralis dan mengedepankan kebersamaan. Jangan sampai hal ini terusik oleh kehadiran beliau (Rizieq),” ujarnya.
Alasan lain mengapa pihaknya dengan tegas menolak kedatangan pimpinan FPI itu ke Kota Pahlawan adalah karena kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum membaik, sehingga mereka khawtir akan muncul klaster baru.
“Apalagi kehadiran beliau akan membawa dampak efek yang luar biasa, pasti ada kerumunan. Masih ada Covid-19, belum selesai. Kami tidak ingin ada klaster yang kaitannya dengan beliau,” ungkapnya.
Selain itu, arek-arek Suroboyo ini juga meminta pemerintah beserta jajaran TNI dan Polri untuk membubarkan FPI, yang dinilai selalu menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk membubarkan ormas-ormas yang radikal, khususnya FPI karena sejauh ini kami anggap FPI selalu membuat persoalan yang gaduh, seakan-akan menjadi pengatur hukum di negeri kita,” tutupnya. (cnn/ubn/nw)
