Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Dilarang Konser Musik Saat Kampanye

KPU RI kembali hadir pada RDP bersama Komisi II DPR dan Bawaslu RI untuk membahas Pagu Anggaran 2021 dan usulan penambahan anggaran. (Foto : Ig @kpu_ri)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi melarang gelaran konser musik sebagai metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020. Larangan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor  13 Tahun 2020 yang diundangkan pada Rabu (23/9).

Dalam aturan itu, KPU menghapus pasal 63 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Sebelumnya, pasal itu mengatur tujuh jenis kampanye yang bisa digunakan peserta pilkada, yakni rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun partai politik; dan/atau melalui media daring.

Baca Juga ----------------------------

Seluruh kegiatan itu dihapus dari pasal 63. Bahkan pada pasal 88C, KPU secara jelas mencantumkan larangan mengadakan kegiatan tersebut.

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik,” bunyi pasal 88C ayat (1).

Sementara  pasal 88C ayat (2),  mengatur dua sanksi jika ada pihak yang memaksakan menggelar acara tersebut, mulai dari teguran tertulis hingga pembubaran.

“Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis,” bunyi pasal 88C ayat (2) huruf b.

Sebelumnya, KPU memperbolehkan penyelenggaraan konser musik dalam masa kampanye Pilkada. Namun kebijakan tersebut  menuai kecaman karena bisa mengundang kerumunan di tengah pandemi, sehingga berpotensi menjadi klaster baru Covid-19. (cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

headline

AMEG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, mengusulkan anggaran persiapan Pilkada tahun 2022, dialihkan untuk pembenahan gedung, yang digunakan kantor KPU. Alasannya, anggaran...

Malang Raya

Batu – Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2021 periode bulan Maret atau triwulan pertama ditetapkan KPU Kota Batu. Tercatat 156.270 pemilih di Kota...

Nasional

Jakarta – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas-Feri Amsari mengkritisi penolakan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Ia menilai janggal. Penilaiannya didasari...

Nasional

Situbondo – DPRD Situbondo, menggelar paripurna istimewa. Agendanya, pemberhentian Bupati dan Wabup serta usulan pengangkatan Bupati dan Wabup terpilih. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD...

News

Batu – Lokasi uji KIR baru Kota Batu dipastikan bertempat di kantor KPU. Berkedudukan di Jl Raya Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sementara Kantor...

headline

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Arief Budiman, resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia dicopot dari jabatannya karena mendampingi...

News

Malang – Pilkada Kab Malang tiba di penghujung. Saat ini, tahapan Pilkada hanya tinggal menunggu penetapan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih. Pihak yang...

News

Malang – Tim Hukum paslon SanDi mengaku siap. Jika terjadi sengketa atau gugatan Pilkada Kabupaten Malang. Ini menyikapi pendapat beberapa pihak, jika Pilkada Kab...