Connect with us

Hi, what are you looking for?

headline

Dilarang Konser Musik Saat Kampanye

KPU RI kembali hadir pada RDP bersama Komisi II DPR dan Bawaslu RI untuk membahas Pagu Anggaran 2021 dan usulan penambahan anggaran. (Foto : Ig @kpu_ri)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi melarang gelaran konser musik sebagai metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020. Larangan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor  13 Tahun 2020 yang diundangkan pada Rabu (23/9).

Dalam aturan itu, KPU menghapus pasal 63 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Sebelumnya, pasal itu mengatur tujuh jenis kampanye yang bisa digunakan peserta pilkada, yakni rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun partai politik; dan/atau melalui media daring.

Seluruh kegiatan itu dihapus dari pasal 63. Bahkan pada pasal 88C, KPU secara jelas mencantumkan larangan mengadakan kegiatan tersebut.

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik,” bunyi pasal 88C ayat (1).

Sementara  pasal 88C ayat (2),  mengatur dua sanksi jika ada pihak yang memaksakan menggelar acara tersebut, mulai dari teguran tertulis hingga pembubaran.

“Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis,” bunyi pasal 88C ayat (2) huruf b.

Sebelumnya, KPU memperbolehkan penyelenggaraan konser musik dalam masa kampanye Pilkada. Namun kebijakan tersebut  menuai kecaman karena bisa mengundang kerumunan di tengah pandemi, sehingga berpotensi menjadi klaster baru Covid-19. (cnn/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

News

Malang – Polres Malang matangkan persiapan pengamanan Pilbup 9 Desember 2020. Beberapa langkah dilakukan. Antisipasi segala kemungkinan.  Personel ditambah.  Rinciannya: 100 dari Polda Jatim,...

Di's way

Malang – Komitmen mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Malang terus digaungkan paslon Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono (Ladub).  Lathifah menyampaikan, pendidikan gratis di...

headline

Jakarta – Satgas Penanganan Covid -19 Nasional mengumumkan sepuluh provinsi dengan tingkat kesembuhan tertinggi Covid-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, 10 provinsi tersebut yakni...

News

Malang – Penyelenggaraan Pilbup saat pandemi, wajib menerapkan protokol kesehatan. Polres Malang dipastikan bersikap tegas. Tidak segan membubarkan kampanye terbuka jika tidak menerapkan prokes. ...

Copyright © 2020 MalangPost