MALANG POST – Angka satu. Bagi seorang siswa, itu angka buruk. Bagi seorang juara, itu angka puncak. Tapi bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, angka satu adalah sebuah horor.
Itulah angka keramat indeks kejenuhan jalan. Kalau sebuah kota mencapainya, artinya satu: macet total. Lumpuh.
Kota Malang kini sedang berlari kencang menuju angka horor itu.
Kenyataan pahit ini dibeberkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, dalam talk show Idjen Talk yang disiarkan langsung oleh Radio City Guide 911 FM, Rabu (20/5/2026).
Widjaja membuka data yang membuat dahi berkerut. Tingkat kejenuhan jalan di Kota Pendidikan ini sudah hampir menyentuh ambang batas maksimum. hampir mendekati angka satu.
Mari kita bedah datanya. Di koridor timur, tengoklah Jalan Ki Ageng Gribig arah selatan. Indeks kejenuhannya sudah nangkring di angka 0,87. Bergeser ke wilayah barat, Jalan Soekarno Hatta—kawasan legendaris tempat nongkrongnya mahasiswa—malah lebih parah: mencapai 0,9.
Sedikit lagi menyentuh angka satu.
“Penyebabnya klise tapi mematikan. Volume kendaraan tumbuh raksasa, sementara lebar dan panjang infrastruktur jalan jalan di tempat,” ujar Widjaja. Tidak sebanding.
Lalu apa obatnya? Widjaja punya jawaban tegas: pembangunan jalan lingkar alias ringroad. Baik di jalur timur maupun barat. Itu harga mati untuk memecah kepadatan yang mulai tidak masuk akal ini.
Tapi, membuat jalan baru saja tidak cukup. Widjaja mengingatkan, Pemerintah Kota Malang juga harus punya nyali. Nyali untuk membuat kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Tentu, kebijakan itu harus dikawinkan dengan penataan total angkutan umum yang nyaman.
Saat ini, Dishub bersama DPRD Kota Malang tidak sedang tidur. Mereka tengah maraton menggodok Rancangan Peraturan Daerah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ranperda LLAJ). Di dalam draf itulah cetak biru pembangunan ringroad sedang dimatangkan.
Kota Tanpa Saringan
Kekhawatiran Widjaja diamini oleh parlemen. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyebut kondisi ini sudah masuk level lampu merah. Sangat mengkhawatirkan.
Mengapa? Karena Malang saat ini seperti kota tanpa saringan.
“Bayangkan saja, semua jenis kendaraan campur aduk di tengah kota. Angkutan barang besar, bus angkutan orang, mobil pribadi, sampai aktivitas bongkar muat, semua bebas merdeka dilakukan di jantung kota,” kata Arief dengan nada gemas.
Akibatnya? Numpuk.
Demi mengurai benang kusut itu, DPRD mendesak agar proyek Jalur Lingkar Barat (Jalibar) dan Jalur Lingkar Timur (Jalitim) segera dieksekusi. Namun, ada ganjalan besar: urusan fulus dan kewenangan. Proyek raksasa seperti ringroad adalah ranah pemerintah provinsi dan pusat. Kota tidak akan kuat mendanai sendiri.
Karena itu, Arief meminta Pemkot Malang bergerak gesit. “Segera bikin kajian yang mendalam. Matangkan skemanya. Supaya ketika kita mengemis anggaran ke pusat atau provinsi, usulan kita tidak mentah,” tegasnya.
Ringroad Dulu, Baru Angkutan Umum
Sinyal darurat juga ditiup dari menara akademis. Pakar Transportasi yang juga Wakil Rektor II ITN Malang, Dr. Ir. Nusa Sebayang, memberikan analisis menohok.
Nusa melihat ada satu ironi: Kota Malang ini sudah sangat sekarat butuh ringroad, tapi anehnya, sampai sekarang belum ada kajian dan perencanaan yang benar-benar matang dan mendalam soal itu.
“Lihat saja tiap hari. Kendaraan-kendaraan monster, truk-truk besar, masih bebas membelah pusat kota. Itu yang bikin jalanan cepat rontok dan macet. Harusnya, sejak dulu kendaraan besar itu dibuang ke pinggiran kota lewat jalur lingkar,” urai Nusa.
Menariknya, Nusa punya pandangan berbeda soal urutan skala prioritas. Banyak pengamat meminta benahi dulu angkutan umumnya. Nusa menggeleng.
Menurutnya, logika berpikirnya harus dibalik. Pemkot Malang wajib membangun ringroad terlebih dahulu. Baru setelah itu menata transportasi umum di dalam kota. Mengapa? Karena jalur lingkar punya efek domino yang dahsyat.
“Wilayah yang dilewati ringroad nanti pasti akan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Daerah pinggiran ikut berkembang, uang berputar di sana, dan beban di tengah kota otomatis terbagi,” pungkas Nusa.
Data sudah tersaji. Angka kejenuhan sudah berbisik tipis di telinga para pemangku kebijakan. Pilihannya kini ada di tangan Pemkot Malang: segera mengeksekusi proyek jalan lingkar, atau membiarkan kota ini benar-benar terkunci oleh angka satu. (Yolanda Oktaviani/Ra Indrata)
